 |
| Foto ilustrasi rumah tak layak huni. (*) |
Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Ketapang juga menunjukkan Kecamatan Manis Mata berada di posisi kedua dengan 2.649 unit RTLH, disusul Kecamatan Delta Pawan sebanyak 2.436 unit.
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Ketapang, Yudhi Agus Kurniawan, mengatakan secara keseluruhan masih terdapat 26.516 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Ketapang. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga dunia usaha.
"Masih cukup banyak rumah yang harus ditingkatkan menjadi rumah layak huni. Ini merupakan tanggung jawab bersama agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak," ujar Yudhi saat ditemui wartawan, Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, Dinas Perkim akan mendorong perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Ketapang mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk membantu perbaikan RTLH di sekitar wilayah operasional mereka.
Selain menggandeng perusahaan, Perkim juga akan mengoptimalkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah pusat guna mempercepat peningkatan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Ketapang.
Selama periode 2017–2025, pemerintah bersama pemerintah provinsi dan pusat telah menangani 6.235 unit rumah tidak layak huni melalui berbagai program pembiayaan. Namun jumlah tersebut masih jauh dari total kebutuhan yang mencapai lebih dari 26 ribu unit. (Ndi)
