 |
| Ketua DPRD Ketapang dan pengurus KAWAN Ketapang berfoto bersama usai audiensi, Senin (13/10/2025). Sinergi legislatif dan wartawan diharapkan memperkuat kontrol sosial di daerah. !(ist) |
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Koalisi Wartawan (KAWAN) Ketapang di ruang kerjanya, Senin (13/10/2025).
Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas terbentuknya organisasi baru di lingkungan pers Ketapang. Menurutnya, keberadaan KAWAN akan memperkaya ekosistem media sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD dan insan pers.
“Selamat atas terbentuknya Koalisi Wartawan (KAWAN) Ketapang. Kami di DPRD menyambut baik kehadiran KAWAN sebagai mitra strategis dalam mendorong transparansi publik dan pengawasan pembangunan. Mari terus bersinergi dalam meningkatkan fungsi kontrol sosial demi Ketapang yang lebih maju,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi media sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas lembaga legislatif.
“Saya berbangga dan mengapresiasi terbentuknya organisasi ini. DPRD akan selalu terbuka terhadap informasi dan komunikasi dari rekan-rekan pers. Saya siap berdiskusi kapan pun dibutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KAWAN Ketapang Agustiandi menyampaikan, audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kebijakan daerah, termasuk DPRD Ketapang.
Ia juga mengundang Ketua DPRD untuk hadir dalam acara Deklarasi KAWAN Ketapang yang bakal dikemas dengan diskusi publik akan digelar dalam waktu dekat.
“Kami berharap kehadiran KAWAN Ketapang dapat menjadi wadah yang memperkuat profesionalisme jurnalis lokal, sekaligus menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah dan DPRD,” ujarnya.
Agustiandi menambahkan, pertemuan tersebut menjadi komitmen bersama antara DPRD dan insan pers untuk membangun ruang komunikasi yang terbuka, sehat, dan berorientasi pada kepentingan publik.
"Sinergi antara lembaga legislatif dan media diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ketapang, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah," pungkasnya. (Ad)
