 |
| Ilustrasi petani sawit melakukan pemupukan. (Ist) |
Ruhadi Usman (38) petani kelapa sawit mandiri di Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur, terkejut mendapat informasi bahwa dirinya kini bakalan tak bisa lagi membeli pupuk subsidi untuk kebunnya.
"Iya saya tahunya dari media kalau kami petani sawit mandiri kini tak boleh lagi mendapat jatah pupuk subsidi, kami sangat menyayangkan hal itu," akunya ketika dihubungi, Selasa (28/2/2023).
Dirinya pun mengeluhkan hal tersebut. Padahal selama beberapa tahun terakhir ini, dia menggunakan pupuk subsidi. Dengan begitu dia mampu menghemat biaya untuk merawat kelapa sawitnya.
"Pupuk subsidi dari pemerintah harganya terjangkau dan dapat dipastikan keasliannya, kalau pupuk nonsubsidi, udah mahal kemudian keorisinilan dari pupuk itu kita masih meragukan," ucapnya.
Hal serupa juga disampaikan petani lain, Apiong (42). Dia pun sangat mengeluhkan Peraturan Kementerian Pertanian yang mencoret komoditi sawit sebagai penerima pupuk subsidi.
"Kalau gini bah, menjerit semua masyarakat, padahal rata-rata masyarakat di ulu nin nanam sawit semua, bahkan kebun karet dah banyak ditebang diubah jadi kebun sawit," ucap warga Desa Deranuk Kecamatan Jelai Hulu itu.
Menurutnya, dihapusnya komoditi sawit sebagai penerima pupuk subsidi membuat masalah baru bagi para pekebun kelapa sawit mandiri. Padahal mereka baru saja mendapat angin segar seiring membaiknya harga jual Tandan Buah Segar (TBS).
"Sekarang yang diharapakan kebun sawit mah, mun kebun karet takde hargenye ak, mun subsidi distop pemerintah bah, bakal bedemo ni rasenye masyarakat, di ulu ni bah tak ade orang nanam kakao, tebu same kopi rate-rate sawit semua, pupuk urea non subsidi 5 ratus sampai 6 ratus ribu hargenye, mane tibelli," pungkasnya.
