 |
| Foto bersama di sela-sela kegiatan rapat koordinasi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, di hotel Mahkota Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Kamis (15/5/2023). (Agustiandi/Suarakalbar.co.id) |
Pertemuan yang diinisiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat itu bertajuk rapat koordinasi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar mengatakan, kegiatan ini digelar guna saling berkoordinasi terkait kebijakan dan strategi sejumlah instansi dalam program penurunan stunting yang wajib diselesaikan.
Pihaknya menginginkan, program yang sudah dicanangkan, dapat diketahui oleh multi pihak. Kolaborasi antar instansi dapat diselaraskan agar tujuan program ini semakin cepat dicapai.
"Kegiatan hari ini pun, kita diminta sama dinas kesehatan untuk menyampaikan hal-hal tersebut, juga dari Disdukcapil juga menyampaikan beberapa programnya dalam percepatan penurunan stunting ini," ujarnya kepada wartawan usai menyampaikan materi pada kegiatan tersebut.
Menurut Pintauli, program BKKBN berada di lini lapangan yang bersentuhan dengan sejumlah dinas di Kalbar. Instansi dapat mengetahui perannya masing-masing dalam mengintervensi kasus stunting.
"Setelah mendapat rumusan dari hasil rapat kita hari ini, akan jadi masukkan saat evaluasi pertama percepatan penurunan stunting di tahun ini, laporannya tak hanya di pinta pusat dari BKKBN saja, tapi juga seluruh instansi yang ada di Kalbar," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat, Yohanes Budiman menambahkan, digelarnya kegiatan ini juga untuk mewujudkan sinkronisasi tentang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera se Kalbar.
"Tujuannya untuk menyelaraskan program, strategis nasional tentang pengendalian penduduk dari pusat, ke pemerintah daerah," ucapnya.
.jpeg)
