-->

Dapat Restu dari DPRD Kalbar, Ketapang Berpeluang Lahirkan 3 Kabupaten Baru

Editor: Agustiandi author photo

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov dan DPRD Kalbar atas dukungan terhadap usulan pembentukan tiga daerah otonomi baru dari Kabupaten Ketapang, Rabu (17/9/2025). (ist) 
Pontianak (Suara Ketapang) - Upaya Kabupaten Ketapang memperjuangkan pemekaran wilayah semakin mendapat dukungan. Dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat, Rabu (17/9/2025), usulan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Ketapang resmi disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur Kalbar.

Tiga daerah yang diusulkan menjadi DOB ialah Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Matan Hulu dan Kabupaten Hulu Aik. Keputusan tersebut menegaskan langkah Pemkab Ketapang yang sejak lama mendorong pemekaran sebagai strategi mempercepat pembangunan.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov dan DPRD Kalbar. Ia menegaskan, Pemkab akan terus mengawal proses pengajuan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan membangun sinergi dengan berbagai pihak di tingkat pusat.

“Tinggal kita berjuang bersama ke pemerintah pusat melalui Mendagri dan DPR RI. Kami akan berupaya maksimal mendukung Gubernur Kalbar dalam pengajuan ini, serta meminta dukungan dari anggota DPR RI Dapil Kalbar dan tokoh nasional asal Kalbar seperti Pak Oso,” kata Alex. 

Alex menekankan, luas wilayah Ketapang yang hampir setara dengan Provinsi Jawa Tengah menjadi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan. Kondisi geografis yang sulit dan rentang kendali birokrasi yang panjang membuat pemekaran menjadi kebutuhan strategis.

“Pemekaran ini tidak boleh hanya jadi wacana, tapi harus diwujudkan demi mendekatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Selain dukungan dari DPRD dan Pemprov Kalbar, pemekaran Ketapang juga mendapat perhatian dari anggota DPR RI dan DPD RI yang siap mengawal aspirasi masyarakat.

Meski begitu, Alex memastikan Pemkab Ketapang tetap mengoptimalkan potensi daerah dan APBD untuk mendorong pembangunan yang merata, sembari menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium pemekaran. (Ad) 

Share:
Komentar

Berita Terkini