 |
| Kepala Satgas MBG Ketapang, Rajiansyah (tengah) saat memberikan keterangan pers di hadapan awak media di RSUD Ketapang, Rabu (24/9/2025). (ist) |
Kepala Satgas MBG Ketapang, Rajiansyah, mengungkapkan hasil pengawasan dan monitoring menemukan sejumlah SPPG tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), maupun sertifikat halal.
“Iya benar, ada beberapa SPPG di Ketapang yang belum memiliki NIB, belum memiliki SLHS, dan belum mengurus sertifikasi halal,” kata Rajiansyah saat konferensi pers pada Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, standar laik higiene dan sanitasi seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum dapur MBG beroperasi. Termasuk di dalamnya sistem pengelolaan limbah yang masih belum dipenuhi sebagian penyedia.
“Standarnya kan memang harus ada, termasuk sistem pembuangan limbah. Kami Satgas MBG Ketapang mendorong dapur-dapur ini segera mengurus izin-izin tersebut,” ujarnya.
Percepatan Jadi Alasan
Meski berisiko terhadap kesehatan ribuan pelajar, pihak pengelola MBG Kalbar beralasan bahwa kelengkapan izin dan standar higienitas belum menjadi prioritas di awal pelaksanaan.
Koordinator Wilayah MBG Kalbar, Agus Kurniawi, mengakui percepatan program membuat syarat-syarat administrasi belum sepenuhnya dipenuhi.
"Yang penting program ini berjalan karena perintah Pak Presiden. Tapi sekarang kita sudah mulai memenuhi itu, termasuk cek air, sertifikat halal, dan lainnya,” kata Agus kepada wartawan.
Agus menambahkan, dapur yang melayani siswa SDN 12 Benua Kayong baru beroperasi sekitar satu minggu. Pihaknya akan segera memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas dapur tersebut.
“Kalau benar terbukti tidak memenuhi syarat dan menjadi penyebab keracunan, kemungkinan besar akan ditutup permanen karena sudah menimbulkan kejadian luar biasa,” tegasnya. (Ndi)
