 |
| Kantor Bupati Ketapang. (Dokumen Suara Ketapang) |
"DAK kita nol, Dana Bagi Hasil kita juga pengurangannya hampir 80 persen, malah turun bukan bertambah, DAU juga turun, termasuk dana desa juga berkurang, jadi akumulasinya hampir Rp500 M," ungkap Bupati Ketapang Alexander Wilyo, Jumat (28/11/2025).
Alex mengungkapkan, pemerintah daerah wajib menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah utama yang ditempuh adalah memaksimalkan anggaran yang ada dan memastikan penggunaannya lebih selektif.
"Saya tetap memprioritaskan belanja-belanja wajib dan urusan wajib seperti infrastruktur harus berjalan, kemudian pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
"Pembangunan tetap harus berjalan, tidak boleh berhenti," sambung Alex.
Alex menekankan, sejumlah pos anggaran akan mengalami koreksi pada 2026, terutama yang berkaitan dengan perjalanan dinas, anggaran rapat, konsumsi rumah tangga, dan kegiatan seremonial lainnya. Kebijakan ini diambil untuk menjaga efisiensi tanpa mengganggu pelayanan masyarakat.
"Pendapatan berkurang artinya belanja juga harus berkurang sehingga tidak terganggunya likuiditas keuangan daerah," imbuhnya.
Alex menambahkan, sebagai strategi tambahan, Pemkab Ketapang juga meningkatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Optimalisasi dana CSR disebut menjadi salah satu sumber dukungan pembangunan di tengah efisiensi besar-besaran.
"Ini akan saya tradisikan, sepanjang saya bupati saya akan tetap mengajak semua bergotong royong, tidak hanya perusahaan sawit, kehutanan, tambang tapi juga semua pihak, Ketapang milik kita bersama," pungkasnya. (Ad)
