 |
| Foto bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang, Forkopimda dan peserta upacara usai peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Ketapang, Senin (27/4/2026). (Foto : Prokopim) |
Momentum ini dimanfaatkan untuk menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang merata.
Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, yang bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Peserta upacara terdiri dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta perwakilan pelajar. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat hingga tokoh agama.
Dalam sambutan tersebut, ditegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis sebagai instrumen percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
“Otonomi daerah merupakan instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Repalianto saat membacakan sambutan.
Tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita” mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian daerah, sekaligus menjaga kesinambungan arah pembangunan nasional.
Lebih lanjut, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi dalam menggali potensi lokal, tanpa keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional dinilai menjadi kunci dalam pelaksanaan otonomi yang efektif.
Memasuki usia ke-30 tahun, pelaksanaan otonomi daerah disebut telah menunjukkan berbagai capaian. Namun, tantangan ke depan tetap memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam perumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.
Dengan kolaborasi yang kuat dan arah kebijakan yang selaras, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Ad)
