 |
| Logo Bawaslu |
Sejumlah pihak pun berharap pelaksanaan tes dapat berjalan transparan dan dapat menghasilkan Panwascam yang berintegritas dan bebas dari politik praktis.
Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani meminta agar pelaksanaan tes baik tertulis maupun wawancara dapat benar-benar dijalankan sesuai aturan atau mekanisme yang sudah diatur.
“Kita mendukung keberadaan Bawaslu hingga jajaran dibawahnya makanya kita berharap setiap tes rekrutmen di Bawaslu dapat dijalankan secara transparan dan profesional agar pihak-pihak yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar bisa bekerja dan berintegritas,” harapnya, Jum'at (13/12/2019).
Ia berharap Bawaslu Kabupaten Ketapang selaku pihak yang melakukan rangkaian penerimaan Panwascam untuk dapat melakukan pengecekan di lapangan mengenai track record peserta tes selain menunggu masukan dari masyarakat.
“Karena tidak mungkin panitia penerimaan tahu latar belakang semua peserta, makanya harus kroscek kelapangan atau mencari informasi agar yang diterima benar-benar bebas dari politik praktis sehingga dapat benar-benar menjalankan tugasnya,” katanya.
Hal serupa diungkapkan tokoh masyarakat Kabupaten Ketapang Yudo Sudarto. Menurutnya penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu beserta jajaran dibawahnya harus memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
“Karena bekerja sebagai penyelenggara pemilu tentunya tak terlepas dari godaan-godaan kepentingan peserta pemilu, jadi tentunya dalam merekrtut penyelenggara harus terbebas dari politik pragtis dan harus memiliki tanggung jawab,” ucapnya.
Namun, ia mengaku meyakini panitia penerimaan Panwascam dapat melakukan semua tahapan sesuai prosedur dan menentukan siapa yang menjadi Panwascam untuk semua Kecamatan di Ketapang tentunya dengan melihat hasil tes dan juga masukan serta hasil verifikasi dilapangan mengenai para peserta yang mendaftar.
“Karena ketika yang diterima integritas tidak ada atau tidak bertanggung jawab maka yang akan susah juga tentunya Bawaslu sendiri, tapi harapan kita siapapun yang diterima dapat menjalankan tanggung jawab karena mereka dibiayai negara untuk menciptakan pemilu yang berkadilan dan jurdil,” tegasnya. (Ndi)
