 |
| Sekda Kabupaten Ketapang Farhan (kemeja putih) saat berbincang bersama juru bicara Covid-19 Kabupaten Ketapang Rustami di depan Posko Covid-19 Ketapang |
Sekrtaris
Daerah (Sekda) Kabupten Ketapang, Farhan mengatakan refokusing dan realokasi
anggaran yang diplotting sekitar 47,183 Miliar untuk penanganan dampak Covid-19
bersumber dari belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) murni tahun 2020 dan belanja tak terduga.
“Untuk belanja
pada APBD murni 2020 sebesar 45 Miliar dan belanja tidak terduganya sebesar Rp
2 Miliar, total anggaran diplotting untuk penanganan dampak Covid-19 di
Ketapang sekitar 47,183 Miliar,” katanya, Rabu (22/4/2020).
Farhan
menerangkan, untuk penanganan Covid-19 difokuskan pada tiga item besar dalam
persoalan wabah ini, diantaranya dampak kesehatan masyarakat yang akan
ditangani baik secara promotif, preventif maupun kuratif dan rehabilitatif yang
tentunya memerlukan peralatan dan sebagainya ditangani oleh Dinas Kesehatan dan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Kemudian,
dampak ekonomi masyarakat misalkan mengarahkan dinas-dinas terkait dal
memperdayakan pelaku usaha yang terdampak, misalkan mengarahkan Dinas Koperasi
untuk memberdayakan seperti tukang jahit dalam pembuatan masker.
“Atau dibidang
pertanian pupuk gak bisa datang dan sebagainya akibat persoalan ini sehingga
tidak bisa bertani maka ada stimulus dari kita kepada petani dan ini yang
menjadi
perhatian
dalam melakukan refokusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 yang mana
penanganannya dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
diantaranya Disperindagkop, Dinas Katahanan Pangan, Pertanian dan Bagian Ekon
Setda Ketapang dan lainnya,” tuturnya.
Ketiga
mengenai dampak sosial masyarakat berkenaan dengan jaring pengaman sosial
misalkan bagaimana dengan masyarakat yang terdampak yang kita alokasikan untuk
penanganannya di Dinas Sosial.
“Sementara itu
yang tercover dan angka yang kita plotting tetapi dalam kontek penganggaran ini
tidak dalam angka final karena ini dinamis dan melihat perkembangan kasus ini,
jika berkepanjangan misalkan maka nanti kita akan plot kan di belanja tidak
langsung atau tidak terduga (BTT) yang telah disediakan, tujuannya agar tidak
lagi menggunakan istilah refokusing dan realokasi anggaran, jadi nanti akan
satu pintu disitu,” terangnya.
Farhan
merincikan untuk plotting anggaran tersebut diantaranya untuk penanganan dampak
kesehatan anggarannya sebesar Rp 36 Miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar
Rp 7,8 Miliar, penyedian social safety net atau jaring pengaman sosial sebesar
Rp 3,2 Miliar kemudian hibah atau bansos sebesar Rp 7,7 miliar dan BTT sebesar
Rp 2,1 Miliar.
“Untuk
masing-masing penanganan akan dilakukan pihak-pihak yang telah ada seperti
Dinkes dan RSUD fokus pada penanganan medis dan pasien serta dampak ekonomi dan
sosial oleh beberapa OPD, sedangkan mengenai operasional gugus tugas
dialokasikan di BPBD selaku sekretariat tim gugus tugas,” tukasnya. (Ndi).
