Ketapang Akan Miliki Mall Pelayanan Publik

Editor: Redaksi author photo

Sekda Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo. (Ist)
Ketapang (Suara Ketapang) - Pemerintah Kabupaten Ketapang mengadakan rapat terkait pembahasan tindak lanjut pengadaan  Mall Pelayanan Publik (MPP)  Kabupaten Ketapang, di Ruang Rapat Sekda  Ketapang pada Jumat, (3/9/2021).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si dan dihadiri Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan, Kadis PU dan tata ruang, Kadis Penanaman Modal dan PTSP, Kadis Parbud, Kabag Ekbang dan staf terkait lainnya.

Mall Pelayanan Publik ini bertujuan untuk menyatukan seluruh pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal dengan  harapkan dapat menyederhanakan, mendekatkan pelayanan, memberikan kemudahan, kecepatan keterjangkauan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Sekda Ketapang mengatakan, rencana pengadaan  Mall Pelayanan Publik tersebut berlokasi di Museum Ketapang yang nantinya akan dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

"Letak Museum kurang cocok berada ditengah-tengah pasar atau keramaian" Ujar Sekda.

Sekda juga mengatakan bahwa pemerintah ingin menyatukan seluruh pelayanan publik, tidak hanya pemerintah daerah tetapi termasuk juga instansi vertikal lainnya.

"Tahun 2021 ini kita harus menyiapkan rencana fisik dan harus sudah selesai tahun ini sebelum perubahan" tegas beliau.

Untuk pembangunan fisik beliau menunjuk Dinas PU karena memiliki banyak tenaga perencana dan pelaksana.

Selain itu beliau juga menugaskan BPKAD Ketapang untuk mengawal penganggaran pada tahun 2022 yang akan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

"Sekali lagi untuk alokasi anggaran jangan menggunakan DAU (Dana Alokasi Umum)."ujar Sekda.

Selanjutnya Sekda mengatakan pembiayaan dan penganggaran harus dilakukan secara profesional  dan fleksibel.

Sekda juga mengatakan bahwa Mall Pelayanan Publik nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas publik, ruang terbuka hijau, dan akan menyajikan seluruh kerajinan lokal termasuk kuliner daerah.

"Semoga apa yang direncanakan dapat terealisasikan sehingga citra pemda di masyarakat akan lebih baik dan akan memperbaiki pelayanan indeks reformasi birokrasi serta indeks reformasi masyarakat,"  pungkasnya. (r)

Share:
Komentar

Berita Terkini