 |
| Wakil Bupati Ketapang Farhan. (Agustiandi/Suara Kalbar) |
Pemaparan tersebut disampaikan saat rapat virtual dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di kantor bupati Ketapang, Selasa (14/2/2023).
Farhan memaparkan, angka kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 10,13 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Ketapang, sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 9,39 persen.
"Prevalensi angka stunting tahun 2021 sebesar 23,6 persen, sementara tahun 2022 turun menjadi 22,3 persen," papar Farhan.
Farhan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus berupaya untuk melakukan penuruan kemiskinan ektrem dan kasus stunting.
Farhan mengakui, penurunan dua kasus tersebut tidaklah begitu besar, itu disebabkan oleh kondisi wilayah Kabupaten Ketapang yang begitu luas, yakni 31.558 km². Luas tersebut setara dengan wilayah Jawa Tengah.
Farhan melanjutkan, 76 desa dari 253 desa di Kabupaten Ketapang tidak memilki sinyal telekomunikasi (blank spot), 58 desa diantaranya belum ada aliran listrik PLN, itu juga menjadi kendala.
"Kondisi infrastruktur belum baik, sehingga banyak desa yang sulit dijangkau juga menjadi salah satu kendala tersendiri," pungkasnya.
