 |
| Salah satu rumah warga yang mendapat program bedah rumah Renovasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari Pemkab Ketapang. (ist) |
Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) A Razak mengatakan, program renovasi rumah tidak layak huni ini menelan anggaran senilai Rp1,6 miliar yang bersumber dari APBD Ketapang 2024.
"Untuk total yang telah direaliasikan hingga di bulan Oktober 2024 sebanyak 23 unit rumah milik warga tidak mampu," ujar Razak kepada Wartawan saat dikonfirmasi pada Jumat (8/11/2024).
Razak menjelaskan, program RTLH adalah upaya Pemda Kabupaten Ketapang untuk memperbaiki kondisi rumah warga tidak mampu, baik secara menyeluruh maupun sebagian sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
Razak mengatakan, sebaran pembangunan rumah tidak layak huni diantaranya di Kecamatan Matan Hilir Utara tiga unit, Muara Pawan sebanyak 11 unit, Benua Kayong empat unit, Matan Hilir Selatan dua unit dan Kecamatan Kendawangan tiga unit.
"Kita harap program yang telah direalisasikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.
Ia menambahkan, kedepan program - program yang berkaitan langsung degan masyarakat akan terus dilanjutkan untuk mewujudkan visi misi Pemda Ketapang.
"Insya Allah kedepan program renovasi RTLH ini aka terus dianggarkan oleh Pemda Ketapang," katanya.
Sementara itu, Pak Ujang (45) satu diantara warga penerima program renovasi RTLH dari Dinas Perkim LH mengaku bersyukur.
Ia mengaku selama ini dirinya belum mampu untuk memperbaiki rumahnya yang kerap bocor akibat tidak ada biaya.
"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak bupati Pak Martin dan pak wakil bupati Pak Farhan yang telah merenovasi tempat tinggal kami," ucapnya.
Pria paruh baya yang bekerja sebagai petani itu pun berharap program ini dapat berlanjut agar semakin banyak warga yang terbantu dan menikmati manfaat langsung dari program Pemerintah Kabupaten Ketapang tersebut. (Ad)
