 |
| Salah satu SPBU yang ada di pusat kota Kabupaten Ketapang. (Dokumen Suara Kalbar) |
Pembentukan tim tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (28/7/2025). Rapat dihadiri Hiswana Migas, Organda Kalbar, Aliansi Supir Truk, dan instansi terkait.
“Dengan adanya SK Tim Pengawas, kita bisa turun langsung ke SPBU untuk melihat masalah nyata di lapangan. Keputusan cepat bisa diambil agar kelangkaan BBM tidak terjadi,” kata Harisson.
Tim ini bersifat kolaboratif. Selain Pemprov Kalbar, Forkopimda, BPH Migas, Organda, hingga perwakilan sopir truk juga dilibatkan sebagai pengawas aktif di lapangan.
“Ini bukan hanya kerja pemerintah. Supir truk juga kita libatkan agar masalah bisa diselesaikan bersama,” tambah Harisson.
Ia menegaskan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi akan diperketat.
Sekretaris DPD Organda Kalbar, Maturji, mengungkapkan masih banyak kendala di lapangan. Ada SPBU yang membatasi pembelian BBM subsidi hanya Rp250 ribu–Rp300 ribu per kendaraan. Waktu pengisian juga dinilai tidak fleksibel.
“Ini membuat armada angkutan terhambat dan antrean panjang di jalan. Kami berharap ada jatah minimal 50–80 liter per kendaraan agar distribusi barang tidak terganggu,” ujarnya.
Pembentukan Tim Pengawas Distribusi BBM diharapkan jadi solusi guna mengatasi kelangkaan. Pemprov Kalbar memastikan terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas dan aparat penegak hukum agar distribusi BBM subsidi adil bagi masyarakat. (SK)
