Keracunan MBG di Ketapang, Praktisi Hukum Desak Penyelidikan Polisi

Seorang Guru SDN 12 Benua Kayong yang dirawat di IGD RSUD dr. Agoesdjam Ketapang akibat keracunan MBG, dijenguk Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir pada Selasa (23/9/2025). (Suarakalbar.co.id/Agustiandi) 

Ketapang (Suara Ketapang) - Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) meluas. Lebih dari 5.000 kasus tercatat di Indonesia termasuk di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Di Ketapang, puluhan murid dan satu orang guru SDN 12 Benua Kayong harus dilarikan ke RSUD dr. Agoesdjam setelah mengalami sesak napas, pusing, muntah dan sakit perut usai menyantap menu MBG.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kapuas Raya Indonesia (KRI) Ketapang, Iga Pebrian Pratama, menilai peristiwa ini mengandung unsur kelalaian dari pihak penyelenggara.

“Dari sudut pandang hukum, yang paling mungkin terlihat adalah adanya unsur kelalaian. Sementara untuk membuktikan adanya kesengajaan, hal itu relatif sulit,” ujar Iga, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, kepolisian harus segera turun tangan menganalisis kasus ini. Terlebih, pihak penyelenggara MBG sendiri sudah mengakui adanya kelalaian, salah satunya terkait pemilihan menu ikan hiu dalam hidangan.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kapuas Raya Indonesia (KRI) Ketapang, Iga Pebrian Pratama. (ist)

“Jika terbukti lalai, pelaksana dapat dijerat Pasal 360 KUHP tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain sakit, dengan ancaman penjara hingga lima tahun,” tegasnya.

Selain KUHP, kata Iga, kasus ini juga bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang melarang peredaran makanan tidak aman, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Dalam konteks MBG, para siswa adalah penerima manfaat program pemerintah yang didanai APBN. Mereka tetap berkedudukan sebagai konsumen yang wajib dilindungi haknya,” ujarnya.

Iga menambahkan, konsekuensinya penyelenggara maupun pelaksana program memiliki kewajiban hukum yang sama seperti pelaku usaha pada umumnya, yakni menjamin kualitas, keamanan, dan kelayakan makanan.

Gugatan Perdata Terbuka

Praktisi hukum sekaligus Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Ketapang, Dewa M. Satria, menegaskan kasus ini harus dipandang serius oleh aparat penegak hukum. 

Menurutnya, jalur gugatan perdata terbuka lebar karena masyarakat jelas mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil.

Ketua DPC IKADIN Ketapang, Dewa M. Satria. (ist) 

“Orang tua murid jelas dirugikan. Anak-anak terganggu kesehatannya, ada yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan orang tua mereka kehilangan waktu dan biaya. Itu sudah cukup alasan kuat untuk mengajukan gugatan perdata,” ucapnya.

Lebih jauh, Dewa menyebut, bila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian berat, maka proses pidana sangat dimungkinkan.

“Polisi jangan hanya diam. Harus ada penyelidikan serius karena kasus ini menyangkut nyawa dan keselamatan anak-anak,” katanya.

Dewa menegaskan pihaknya siap mendampingi masyarakat yang ingin menempuh jalur hukum.

“Kalau ada korban MBG yang merasa dirugikan, kantor hukum kami siap memberikan pendampingan, baik untuk gugatan perdata maupun laporan pidana. Jangan sampai kasus besar seperti ini berakhir tanpa pertanggungjawaban,” pungkasnya. (Ndi) 

Baca juga: