 |
| Bupati Ketapang Alexander Wilyo (kanan) saat menyambut Gubernur Kalbar Ria Norsan pada Kamis (9/4/2026). (ist) |
Kehadiran orang nomor satu di Kalbar tersebut menjadi sinyal kuat terjalinnya harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Dalam forum strategis tersebut, fokus utama pembahasan diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah yang dinilai menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur yang dinilai membawa semangat baru bagi jajaran pemerintah daerah.
“Kehadiran Pak Gubernur sudah sangat kami nantikan. Ini merupakan bentuk dukungan nyata bagi pembangunan di Ketapang,” ujarnya.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah rencana peninjauan lapangan oleh Gubernur pada ruas jalan Ketapang–Kendawangan, tepatnya di Desa Sei Nanjung. Ruas jalan tersebut selama ini menjadi perhatian publik karena kondisinya yang berdampak pada mobilitas dan distribusi logistik.
Bupati menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan berkeadilan menuju Ketapang yang maju dan mandiri.
“Kami ingin pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok secara merata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Ketapang, khususnya ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang memiliki panjang cukup signifikan.
Ia mendorong dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI dan DPRD, agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat dituntaskan pada 2027.
Selain itu, ia menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum yang tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mampu menghasilkan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Potong regulasi yang tidak penting agar iklim investasi tetap kondusif. Jika daerah kondusif, pembangunan akan lebih mudah,” ujarnya.
Alexander Wilyo juga mengungkapkan, luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30.000 kilometer persegi menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan.
“Wilayah Ketapang sangat luas, hampir setara dengan Provinsi Jawa Tengah. Ini membuat rentang kendali pembangunan menjadi cukup panjang,” jelasnya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, pemerintah daerah berharap perencanaan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan fokus pada program prioritas, kami optimistis Ketapang mampu meningkatkan daya saing di tengah kondisi ekonomi yang dinamis,” pungkasnya. (Ad)
