 |
| Drs. Darma, M.Pd bersiap mengucapkan sumpah jabatan saat ia dilantik oleh Bupati Ketapang sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Senin (24/8/2026). (ist) |
Salah satu prioritasnya adalah menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Ketapang.
Darma mengatakan, penanganan ATS akan dilakukan secara terkoordinasi bersama Dinas Pendidikan, kepala sekolah, pemerintah desa, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD).
Menurutnya, anak tidak sekolah memiliki sejumlah kategori. Mulai dari anak yang belum pernah bersekolah hingga mereka yang putus sekolah pada jenjang SD, SMP, maupun SMA.
“Yang pertama kita mengatasi anak yang tidak sekolah terlebih dahulu,” kata Darma seusai dilantik di Kantor Bupati Ketapang.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Pendidikan. Pendataan dan penanganan harus melibatkan pemerintah desa agar anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat diidentifikasi dan didorong kembali bersekolah.
Selain ATS, Darma juga akan memetakan persoalan kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
Koordinasi dengan jajaran Dinas Pendidikan dan kepala sekolah akan dilakukan untuk menentukan langkah terbaik, termasuk terkait penempatan guru.
“Walaupun memang ada kekurangan, nanti akan kita ambil langkah-langkah yang terbaik,” ujarnya.
Darma juga menyebut peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan guru. Infrastruktur sekolah dan kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian.
Menurut Darma, pembenahan sejumlah persoalan tersebut diharapkan berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ketapang.
Untuk mempercepat program tersebut, Darma berencana membentuk tim yang melibatkan jajaran Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah di kecamatan.
Tim tersebut dinilai penting mengingat cakupan wilayah Ketapang yang luas. Saat ini terdapat 253 desa definitif dan sembilan kelurahan. Selain itu, terdapat rencana pemekaran sejumlah desa.
“Ini tentu tidak bisa saya kerjakan sendiri. Tentu akan saya kerjakan bersama tim di Dinas Pendidikan, bersama mungkin para pengawas di kecamatan-kecamatan,” katanya.
Ia berharap kerja bersama lintas sektor dapat membuat program pendidikan lebih terukur dan menyentuh persoalan di lapangan.
“Sehingga nanti tujuan yang disampaikan Bapak Bupati tadi bisa kita capai,” pungkasnya. (Ndi)
