 |
| Foto bersama usai kegiatan Rapat Komite Keamanan Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan yang dirangkaikan dengan Forum Komunikasi Publik (FKP) di Hotel Borneo Ketapang, Kamis (3/9/2026). (ist) |
Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, instansi komunitas bandara, tokoh masyarakat, serta perwakilan media ini bertujuan untuk memantapkan koordinasi lintas sektor demi mewujudkan penerbangan yang aman, selamat, dan nyaman.
Dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan, perlu dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain pengetatan pengawasan di Daerah Keamanan Terbatas (DKT) guna mencegah masuknya hewan liar maupun masyarakat tanpa izin ke area landasan.
Selain itu, pengamanan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) perlu diperkuat melalui sosialisasi dan pencegahan terhadap aktivitas permainan layang-layang yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.
Penegakan aturan terkait candaan atau lelucon mengenai bom di area bandara maupun di atas pesawat juga dilakukan secara tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku, mengingat tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat mengganggu stabilitas operasional penerbangan.
Di sisi lain, mitigasi terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) juga dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran kabut asap yang dapat menurunkan jarak pandang (visibility) dan berdampak terhadap keselamatan serta kelancaran operasional penerbangan.
Sejalan dengan pilar Service (Pelayanan), pengelola bandara memanfaatkan Forum Komunikasi Publik sebagai sarana menyerap aspirasi pengguna jasa untuk terus meningkatkan mutu dan kenyamanan fasilitas terminal. Pada kesempatan yang sama, diperkenalkan pula kemudahan akses informasi publik berbasis digital.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa, dilakukan evaluasi dan peningkatan fasilitas umum, kenyamanan ruang tunggu, serta aksesibilitas bagi seluruh penumpang agar tercipta pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan inklusif.
Selain itu, pengenalan dan optimalisasi Website Resmi Bandara serta layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu dilakukan sebagai sarana penyediaan informasi publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kualitas komunikasi serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
Melalui penerapan prinsip 3S+1C secara konsisten, Bandara Rahadi Osman bersama seluruh stakeholder terus berkolaborasi untuk menghadirkan operasional penerbangan yang mengutamakan keselamatan (Safety), keamanan (Security), pelayanan prima (Service), dan kepatuhan regulasi (Compliance). (*)
