 |
| Mahasiswa menyerahkan dokumen tuntutan kepada Kepala Fuel Terminal Ketapang dalam aksi terkait kelangkaan BBM dan antrean panjang di sejumlah SPBU, Rabu (14/10/2026). (ist) |
Mereka mendesak Pertamina Patra Niaga mencopot pimpinan Jobber Ketapang dan Sales Branch Manager (SBM) wilayah Ketapang-Kayong Utara menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Dalam aksi tersebut, massa meminta penjelasan mengenai kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang, mekanisme distribusi ke setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta kapasitas penampungan BBM di daerah itu.
Mereka menilai keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui kondisi pasokan dan penyebab antrean yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua HMI Cabang Ketapang, Iqbal, menyampaikan kekecewaannya karena menurut massa, pimpinan Jobber dan SBM tidak langsung menemui mereka saat aksi dimulai.
“Kita marah, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat jarak kami diatur sejauh 500 meter. Kami ikuti, tapi mereka digaji oleh negara. Kepala Jobber Ketapang malah enggan menemui kami,” kata Iqbal.
Massa mengaku telah menyampaikan aspirasi di luar kawasan operasional Jobber, dengan jarak sekitar 500 meter dari lokasi. Mereka kemudian meminta agar pihak terkait hadir untuk berdialog.
Setelah massa menyampaikan ancaman akan memindahkan aksi ke kawasan Jobber, Kepala Jobber Ketapang, Erham, dan pimpinan SBM akhirnya menemui demonstran.
Selain meminta evaluasi pimpinan, massa mendesak Pertamina membuka informasi mengenai besaran kuota BBM yang dialokasikan untuk Ketapang dan pembagiannya ke setiap SPBU. Mereka juga meminta penjelasan mengenai kecukupan kapasitas penyimpanan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Massa turut mendorong Pertamina mengkaji penambahan fasilitas penyimpanan atau pembangunan Jobber baru apabila kapasitas yang tersedia dinilai belum memadai.
Menurut demonstran, kelangkaan BBM telah mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, mereka meminta pihak yang berwenang menjelaskan kondisi pasokan dan langkah yang disiapkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Mereka berharap aspirasi yang disampaikan ditindaklanjuti melalui evaluasi distribusi, keterbukaan informasi, serta upaya menjaga ketersediaan BBM di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. (Ndi)
