 |
| Bupati Ketapang Martin Rantan saat bersalaman dengan para undangan diacara Kilas Empat Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Martin Rantan Suprapto S di salah satu hotel di Ketapang, Minggu malam (16/2/2020). |
Rentetan hasil nyata kinerja Martin Rantan Suprapto S sebagai pemimpin Kabupaten Ketapang itupun dipaparkan pada acara Kilas Empat Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Martin Rantan Suprapto S di salah satu hotel di Ketapang, Minggu malam (16/2/2020). Selain dipaparkan secara lisan prestasi tersebut sajikan dalam bentuk visual sebagai bukti nyata kinerja pemerintah.
Progres rencana aksi Korsupgah KPK Kabupaten Ketapang tahun 2019 menjadi poin yang disampaikan pertama pada kegiatan itu. Kabupaten Ketapang sendiri berada di peringkat ke 3 dari 15 pemerintah daerah termasuk Pemrov Kalbar. Posisi Ketapang berada diposisi ke tiga setelah Pemrov Kalbar dan Kota Singkawang.
"Ini suatu prestasi yang luar biasa menurut kami," ujar Kepala Bappeda Ketapang Harto saat memaparkan hasil kinerja Martin Rantan Suparpto S.
Sementara di bidang laporan keuangan, Badan pemeriksaan keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun berturut turut yakni mulai 2016 hingga 2019. Perolehan opini WTP tersebut menjadi indikator sebuah kabupaten mampu menunjukkan dan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ditengah banyak daerah di Kalimantan Barat bahkan di Indonesia yang masih berkutat terkait masalah pengelolaan aset daerah. Kabupaten Ketapang tampil menjadi daerah yang mendapatkan "Cap Jempol" dalam pengelolaan aset.
"Beberapa waktu yang lalu, Kepala BPKAD pernah diundang oleh Universitas Indonesia untuk menjadi narasumber dalam pengelolaan dan pengamanan aset kabupaten," ucap Harto yang disambut gemuruh tepuk tangan.
Berdasarkan data yang disajikan, total nilai aset Pemkab Ketapang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan legalitas formal kepemilikan berupa sertifikat. Sejak 2016 hingga 2019 peningkatan nilai aset Pemda Ketapang mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan data yang ditampilkan pada acara Tersebut, hingga 2018 total aset Pemkab Ketapang hampir mencapai Rp6 triliun.
Pemerintah Kabupaten Ketapang menargetkan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nilai B. Nilai SAKIP mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara atau daerah secara efektif efisien dan ekonomis.
"2019 nilai SAKIP kita CC, target kita 2020 harus B, dan ini perlu dukungan dari seluruh unsur masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah sehingga kinerja kita akan lebih baik ke depan," ujarnya.
Dalam hal pelayanan publik, Kabupaten Ketapang juga menunjukan perubahan yang lebih baik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi satu diantara OPD yang menunjukan kemajuannya. Hasil penilaian KEMENPAN-RB tahun 2018 mendapat nilai C, namun di tahun 2019 meningkat menjadi B. Begitu pula Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang awal hanya mendapat nilai C- Ditahun 2019 menigkat menjadi C.
"Tentu ini terus kita pacu agar kedepan hasil penilaian pelayanan publik di Kabupaten Ketapang semakin baik," tambahnya.
Di bidang Infrastruktur, Pemkab Ketapang terus berkomitmen dalam peningkatan baik jalan maupun jembatan. Jika dirunut dari tahun 2016 peningkatan jalan dan jembatan juga mengalami kemajuan yang cukup siginifikan.
"Kondisi jalan kabupaten kondisi mantap tahun 2016 sebesar 19,80 persen, tahun 2017 21,38 persen, tahun 2018 22,65 persen dan tahun 2019 meningkat tajam menjadi 37,10 persen, panjang jalan 3.239,090 km jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2019 1.201,64 km," paparnya.
Begitu pula dengan sarana air bersih, meski mengalami penurunan pada tahun 2017 namun di tahun 2018 dan 2019 cendrung mengalami peningkatan.
Tak hanya sampai disitu, pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat pada tahun 2018 telah dibangun sebanyak 122 unit rumah, sementara di tahun 2019 dibangun sebanyak 120 unit rumah. Bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2017 sebanyak 250 bantuan, tahun 2018 sebanyak 778 bantuan dan tahun 2019 sebanyak 200 bantuan.
Di bidang kesehatan, Pemkab Ketapang juga memberikan perhatian tersendiri agar kesehatan masyarakat yang begitu luas di Kabupaten Ketapang dapat terlindungi yakni dengan pembangunan dan renovasi Puskesmas dengan standar nasional.
Tahun 2017 sebanyak empat Puskemas dibangun yakni di Sukabangun, Sandai kendawangan dan Sungai Melayu rayak. Tahun 2018 tiga puskemas yakni di Marau, Suka Mulya dan Sungai Awan. Tahun 2019 sebanyak empat puskesmas yakni Puskesmas Kedondong, Simpang Dua, Air Upas dan Jelai Hulu. (Ndi)
