 |
| Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo (kiri) dan Perwakilan Universitas Indonesia saat menandatangani perjanjian kerjasama optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Ruang Rapat BPKAD Ketapang, Rabu (21/10/2020) pagi. |
Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan, penandatanganan perjanjian kerjasama itu merupakan lanjutan dari kerjasama antara Pemkab Ketapang dengan UI, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Ketapang Martin Rantan bersama Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, pada awal Februari 2020 lalu di ruang rapat rektorat UI Depok.
"Kerjasama hari ini, kita meminta bantuan kepada pihak UI untuk melakukan kajian dari sisi akademis dan ditinjau juga dari sisi praktis. Bagaimana aset kita ini dapat kita kelola dengan baik, yang nanti dapat menjadi salah sumber pendapatan daerah," ujar Alexander Wilyo.
Baca Juga : Pemkab Ketapang Terima Piagam Penghargaan dari Kementrian Keuangan RI
Alexander Wilyo mengatakan, kinerja dan prestasi yang sangat baik dari BPKAD dalam pengamanan aset daerah membuat UI tertarik dalam menjalin kerjasama dengan pihaknya. Sejak tahun 2017, aset daerah Ketapang yang bersertifkat hanya 18 persen. Namun semenjak tahun 2017 hingga 2019, BPKAD Ketapang mampu mendongkrak jumlah aset yang bersertifkat dari BPN menjadi 60 persen yakni 900 sertifkat.
"Dalam satu tahun kami bisa sertifikasi aset sampai 300-an bidang dengan Badan Pertanahan Nasional Ketapang. Sementara Kabupaten lain biasanya hanya satu dua serifikat satu tahun. Ketapang bisa 200, 300 serifikat, jadi kaget Pemerintah pusat itu, termasuk UI," tuturnya.
Ditempat yang sama, Perwakilan Universitas Indonesia Junaidi mengatakan, sesuai hasil riset yang pihaknya lakukan, Kabupaten Ketapang memiliki pengamanan aset daerah yang cukup tinggi jika dibandingkan daerah lain.
"Setelah diamankan bagiamana optimalisasinya. Nah hari ini kita akan percepat lagi, kita akan bantu untuk riset, untuk optimalisasinya bagaimana. Termasuk kita bantu juga strateginya apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Ketapang, sesuai data yang kita punya," kata dosen Hukum Fakultas hukum UI tersebut.
Baca Juga : Dana APD KPU Ketapang Capai Rp 14,8 miliar
Menurutnya, jika Kabupaten Ketapang telah berhasil mengamankan aset dan berhasil mengoptimalisasikannya maka PAD dapat meningkat. PAD yang meningkat akan berdampak terhadap tingkat ketergantungan yang makin rendah terhadap Pemerintah Pusat.
"Kerjasama seperti ini juga ada dibeberapa daerah termasuk Banggai (Sulawesi Tengah) dan beberapa daerah lain termasuk Sukabumi. Tapi Khusus di Kalbar baru Ketapang," imbuhnya.
Sementara itu, Pj. Sekda Kabupaten Ketapang Heronimus Tanam menyambut baik penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPKAD dengan UI. Saat ini Pemerintah Kabupaten Ketapang tengah berusaha untuk mengelola aset yang tidak benar benar dimanfaatkan, untuk kemudian dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan daerah.
"Apakah kita manfaatkan sebagai tempat, atau kita kerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya ada lahan lain, pihak ketiga ingin berusaha, ya silahkan. Biar nilai aset kita dapat dioptimalisasi," imbuhnya.
Pada kesempatan itu juga mendorong dinas dinas yang lain dapat melakukan hal yang sama.
"Hal yang kita rujukan dalam kerjasama ini misalnya kesehatan. Dokter-dokter muda yang ingin meningkatkan spesialis itu sangat baik. Karena ini langsung dengan UI. Kita tahu kan selama ini UI merupakan universitas terbesar. Dengan adanya MoU ini kita berharap ada fasilitas yang bisa kita tempuh Khususnya untuk dokter spesialis," pungkasnya. (Ndi)
