 |
| Kepala perwakilan BKKBN Kalbar Pintauli Romangasi Siregar berfoto bersama peserta sosialisasi program Bangga Kencana Kabupaten Ketapang, di sebuah hotel, Sabtu (20/5/2023). (Agustiandi/suarakalbar.co.id). |
Pintauli mengatakan, satu di antara hasil evaluasi adalah, sebagai besar aktivitas bidan koordinator dan Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) tidak terekam pada aplikasi New Siga. Padahal aplikasi berbasis online tersebut menjadi alat BKKBN pusat dalam memantau petugas lapangan melakukan tugasnya.
"Setiap bulan BKKBN pusat itu menilai aktivitas, baik klinik maupun pelayanan KB yang ada di desa dan pelayanan ketahanan keluarga lainnya," kata Pintauli usai menghadiri acara sosialisasi program Bangga Kencana di Ketapang, Sabtu (20/5/2023).
Pintauli menjelaskan, dari hasil diskusi dengan bidan koordinator dan PLKB di Kabupaten Ketapang, didapatkan beberapa kendala, satu di antaranya akses transportasi yang sulit dijangkau hingga keterbatasan jaringan internet.
"Solusinya mereka bisa memasukan data secara manual dulu di atas kertas, kan mereka tidak selalu berada di area blank spot, nah ketika berada di pusat kecamatan, yang ada sinyalnya, barulah entri datanya, supaya terlihat mereka itu beraktivitas, jadi penilaian pusat itu semakin baik lagi," paparnya.
Pintauli menuturkan, masalah lainnya adalah minimnya petugas yang mengelola pelaporan data. Kabupaten Ketapang yang memiliki 20 kecamatan, hanya diisi oleh tujuh orang PLKB. Sisanya hanya diperbantukan pihak kecamatan guna membantu mensukseskan program keluarga berencana di tingkat desa.
"Ada juga pada saat dia sudah ditunjuk, tapi dalam dua tiga bulan dimutasi lagi, ada pergantian petugas yang begitu cepat di tingkat kabupaten kota, ini juga menjadi penghambat," tuturnya.
Pintauli menekankan masalah itu tak bisa dipecahkan oleh BKKBN sendiri. Dia menyarankan agar OPD KB di Kabupaten Ketapang bisa mengkoordinasikan kendala tersebut ke kepala daerah setempat untuk dapat merumuskan solusinya. Satu diantara yang bisa disarankannya adalah penambahan petugas non ASN.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB Kabupaten Ketapang, Albertin Tri Kurniasih mengamini apa yang menjadi bahan evaluasi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat.
"Selama ini memang kendala di kami, kita agak kesulitan dalam merealisasikan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang diberikan oleh BKKBN, karena kalau dilihat laporannya ngak ada, tapi setelah kita review tadi ternyatakan ada sebenarnya, hanya di rekapannya yang tidak muncul," papar Asih sapaan karibnya.
Asih mengatakan, saat ini PLKB hanya ada di tingkat kecamatan, padahal petugas tersebut sebelumnya tersebar hingga ke tingkat desa. Pihaknya tidak bisa memperbanyak jumlahnya lantaran PLKB adalah pegawai pusat.
"Sekarang sepertinya tidak ada penerimaan penambahan PLKB, pun kalau ada penambahan sekarang kan PPPK, kemarin ada penerimaan, dari Ketapang itu pun ada satu orang yang lulus, itu pun masih lulus administrasi, ngak tau lulus beneran atau tidak sekarang," ucapnya.
Asih menegaskan, petugas lapangan sejatinya sudah melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, namun terkadang laporannya yang tidak tersampaikan. Asih menyarankan, jika petugas lapangan menemui kendala, dapat segara dikomunikasikan ke pihaknya.
"Kami siap membantu, kalau ada masalah seperti inikan kita bisa saling bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kita Carikan solusinya, ini kan untuk kemajuan kita bersama juga," pungkasnya.
.jpeg)
