 |
| Warga kelahiran Pulau Gelam Desa Kendawangan Kiri, Rahmat (kanan) bersama Andi Herda saat diwawancarai awak media, Selasa (13/6/2023). (Agustiandi/Suarakalbar.co.id). |
"Dengan adenye rencane usaha tambang ini, saye merase bersyukur, tertolong, ekonomi keluarge kami bisa terangkat," tutur Rahmat kepada wartawan, Selasa (13/6/2023) sore.
Rahmat mengaku, ia bersama keluarganya telah bermukim selama puluhan tahun di Pulau Gelam. Di sana mereka hanya mengandalkan hasil laut dan pertanian, namun pendapatan dari usaha itu jauh dari kata cukup.
"Zaman-zaman orang tua kami dulu yang pernah saye tinggal di pulau ini hanya tempat berladang, cari ikan di sekitar perairan pulau itu," ujar Rahmat yang kini telah pindah dan menetap di Desa Sungai Tengar.
Pendapat serupa juga disampaikan Andi Herda (37) yang mengaku bahwa leluhurnya adalah penghuni awal di Pulau Gelam.
Ia menuturkan, saat ini saja, mereka sudah terbantu dengan kehadiran perusahaan. Satu diantaranya adalah kompensasi dari pembebasan lahan.
Menurutnya, pihak perusahaan menunjukkan kepedulian dan penghargaan atas jasa orang tuanya pada zaman dahulu yang telah membuka dan berusaha di pulau tersebut.
"Lahan kami yang dulunya kami anggap tak ade nilai, sekarang memiliki nilai dan dapat dirasekan oleh seluruh masyarakat Pulau Gelam, kami bersyukurlah," ucap Andi Herda.
Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Kendawangan Kiri, Tarbiin Rahmadani (47) turut menguatkan pendapat yang diutarakan warga tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Pak Tunggal itu, masuknya perusahaan di Pulau Gelam, dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Warga yang kini masih belum mendapat pekerjaan, dapat berkesempatan mencari rezeki di perusahaan tersebut.
"Pasti banyak bagusnye, yang belum kebagian kerje di perusahaan yang sudah ade sekarang, biselah numpang kerja di sana. Warga pun juga bisa berjualan di pulau itu, jadikan perekonomian semakin berkembang, apelagi nanti kalau perusahaan sudah jalan, CSR bise disalurkan ke arah yang positif," paparnya.
Dia pun mengaku sempat menyaksikan warga secara sukarela menyerahkan lahan mereka kepada perusahaan untuk diteliti terkait kandungan tambang yang dimiliki pulau kosong tersebut.
"Soal itu, saye sebagai saksi bersama dengan pimpinan kecamatan, masyarakat secara sukarela melepaskan tanahnya diusahakan perusahaan," tandasnya.
Terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan (deforestasi) menurut dia, itu penilaianya harus dilakukan oleh instansi yang berwenang, bukan orang per orang.
"Ade hasil riset dari dinas pertambangan dan lingkungan hidup, pemerintah yang tahu, yang jelas kami masyarakat mendukung sepanjang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah," tegasnya.
Tak berbeda dengan warganya, Kepala Desa Kendawangan Kiri, Pusar, juga memiliki pandangan serupa.
Dia menegaskan mendukung perusahaan tambang pasir kuarsa beraktifitas di pulau tersebut dengan syarat perusahaan harus memberdayakan penduduk sekitar.
"Masyakarat dapat berkecimpung untuk bekerje, kan itu, tapi sekarang pun sudah terlihat positifnye, warga dapat kompensasi hasil dari pembebasan lahan, bisa menyewa motor kelotok warga, disewakan ke perusahaan untuk angkutan orang dan barang ke pulau itu," paparnya.
.jpeg)
