 |
| Bupati Ketapang Martin Rantan saat memberikan arahan kepada ASN dan kepala desa di depan kantor bupati, Selasa (24/9/2024). (ist) |
Martin mengingatkan, dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, ASN dan Kades memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik.
"Saya mengajak semua untuk menjaga sikap netral sebelum, selama dan setelah pelaksanaan Pilkada, dalam setiap pelayanan publik yang kita berikan harus bersifat adil dan tidak diskriminatif," tugas Martin saat apel gabungan di halaman kantor bupati, Selasa (24/9/2024).
Martin mengingatkan agar menghindari konflik kepentingan. ASN dan Kades harus profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tidak boleh membiarkan kepentingan pribadi atau kelompok mempengaruhi keputusan dan tindakan sebagai pelayan masyarakat.
Menurut Martin, keterlibatan dalam politik praktis, dapat mengaburkan visi dan misi seseorang sebagai abdi negara. Ia pun mengajak untuk berkomitmen memisahkan antara urusan pekerjaan dan urusan politik.
"Jangan melakukan intimidasi terhadap individu atau kelompok tertentu agar mendukung pasangan calon tertentu. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Kita harus menciptakan iklim yang kondusif dan aman bagi semua warga untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi," tegasnya.
Martin menegaskan tindakan intimidasi hanya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintah dan mengganggu proses pemilihan demokratis.
Martin juga mengingatkan agar bijak dalam menggunakan media sosial. ASN dan Kades harus jadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan ujaran kebencian, hoax atau informasi yang tidak valid.
"Sebaliknya, gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat, positif, dan membangun," harapnya.
Martin menegaskan semua pihak wajib menolak praktik politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
"Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menolak segala bentuk transaksi yang melibatkan uang demi suara. setiap keputusan yang diambil oleh masyarakat harus didasarkan pada kualitas calon, bukan pada imbalan materi," tegasnya.
Martin juga berharap kepada Kepala Perangkat Daerah dapat mengawasi dan membina seluruh ASN di lingkungan kerjanya jika ada pelanggaran segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Saya tidak mau melihat adanya ASN atau Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang dilaporkan oleh Bawaslu," tegasnya.
Martin mengajak untuk menjaga netralitas, integritas, dan kualitas pelayanan publik. Ia juga berharap pemilihan kepala daerah dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Ketapang semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. (Ad)
