 |
| Kepala Kanwil BPN Kalbar, Mujahidin Maruf (kanan) bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyaksikan langsung seorang warga memasak patok tanah di Desa Sungai Awan Kanan, Kacamatan Muara Pawan, pada Kamis (7/8/2025). (Agustiandi/Suara Kalbar) |
Kegiatan ini digelar serentak di 23 kabupaten kota pada delapan provinsi. Di Kalbar, Kabupaten Ketapang jadi satu-satunya daerah yang ditunjuk sebagai lokasi utama. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, turut hadir secara virtual untuk membuka dan mensosialisasikan gerakan ini.
Dengan mengusung tema "Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok”, masyarakat diajak memasang patok bersama tetangga yang lahannya berbatasan.
"Kita pengen fokus untuk mensertifikatkan lahan yang masih rendah, dan berpotensi bermasalah kalau tidak kita selesaikan secara tuntas, masif dan terstruktur, sehingga Ketapang menjadi prioritas utama," papar Kepala Kanwil BPN Kalbar, Mujahidin Maruf, usai menghadiri pencanangan program tersebut di Desa Sungai Awan Kanan, Kabupaten Ketapang.
Mujahidin menjelaskan, terdapat 41 desa di enam kecamatan yang dijadikan lokasi pada program tahun ini. Mulai dari Kecamatan Delta Pawan, Muara Pawan, Benua Kayong, Kendawangan, Matan Hilir Selatan, hingga Matan Hilir Utara.
Mujahidin menyampaikan akan ada 102.000 hektar yang menjadi target. Dalam satu tahun, program ini ditargetkan selesai. Kedepan outputnya masyarakat akan mendapatkan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Patoknya bisa dari beton, besi, paralon atau kayu, yang penting, batasnya disepakati dan dijaga bersama, ukuran patoknya sekurang-kurangnya 50 cm, dengan 40 cm ditancapkan di dalam tanah dan 10 cm di permukaan,” jelas Mujahidin.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mendukung penuh program ini. Menurutnya program ini mampu membantu masyarakat mengamankan tanah milik pribadi sehingga ada kepastian batas tanah.
Baca juga : Pencanangan GEMAPATAS di Ketapang, Bupati: Jangan Patok Tanah Kawan
Alex menegaskan bakal menerbitkan surat edaran agar seluruh camat dan kepala desa mendukung penuh program tersebut.
"Ini harus kita sosialisasikan agar masyarakat punya kesadaran bahwa mengamankan milik kita masing-masing itu harus kita sendiri juga, kita harus bergerak bersama," ajaknya usai ikut menghadiri pencanangan GEMAPATAS.
Kepala Kantor Pertanahan Ketapang, Herculanus Richardo Lassa, mengatakan partisipasi masyarakat sangat penting. Menurutnya, patok akan memudahkan pengukuran tanah dan mencegah konflik.
“Untuk GEMAPATAS tahun ini kita akan targetkan 102.000 hektar tanah. Dengan patok yang jelas, proses sertifikasi tanah pun bisa lebih cepat dan aman,” ucapnya.
Ia menambahkan, sejak 2017 hingga 2024, BPN Ketapang telah menerbitkan 83.913 sertifikat tanah melalui program PTSL. Ia optimistis program ini bakal meningkatkan cakupan sertifikat lahan di Kabupaten Ketapang. (Ndi)
