 |
| Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir (kanan) berfoto bersama Kepala Bappeda Ketapang pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Jumat (10/10/2025). (ist) |
Upaya ini disampaikan Wakil Bupati Ketapang saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Menurut Jamhuri, perluasan akses keuangan bukan sekadar program nasional, melainkan kebutuhan mendesak di daerah agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.
“Masih banyak masyarakat di daerah yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Melalui TPAKD, kami ingin mempercepat literasi dan inklusi keuangan agar mereka bisa lebih produktif dan mandiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan literasi keuangan di Ketapang juga berkaitan erat dengan upaya memperkuat sektor UMKM dan ekonomi pedesaan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Rakornas TPAKD 2025 mengusung tema "Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Forum ini membahas strategi memperluas inklusi keuangan, integrasi data ekonomi lokal, serta sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.
Dalam acara tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Program TPAKD sendiri bertujuan mendorong masyarakat di daerah untuk memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk tabungan, kredit usaha, serta layanan keuangan digital. (Ad)
