 |
| Mobil truk bermuatan TBS terjebak lumpur di salah satu ruas Jalan provinsi di Kabupaten Ketapang. (ist) |
Dia adalah Kasdi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia mengakui, persoalan jalan provinsi di Ketapang dan Kayong Utara (KKU) memang lebih kompleks dibanding daerah lain di Kalbar.
“Ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang merupakan yang paling panjang dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Itu tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ujarnya.
Ia juga tidak menampik keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Sejak 2025, kata Kasdi, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah mengalami pengurangan signifikan, sehingga ruang fiskal Pemprov Kalbar menjadi semakin terbatas.
Meski demikian, Kasdi mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2025, Pemprov Kalbar bersama DPRD Provinsi telah mengalokasikan anggaran terbesar sepanjang sejarah khusus untuk penanganan jalan provinsi di Ketapang, yakni lebih dari Rp100 miliar.
“Pada 2026 ini, beberapa ruas jalan provinsi di Ketapang kembali dianggarkan untuk peningkatan dan pengaspalan,” katanya.
Terkait kondisi jalan yang rusak berat dan berlumpur, Kasdi menjelaskan bahwa Pemprov Kalbar juga memiliki anggaran pemeliharaan rutin. Namun, curah hujan tinggi sepanjang 2025 hingga awal 2026 mempercepat kerusakan, terutama pada ruas jalan tanah fungsional yang belum beraspal.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi bersama Pemprov Kalbar terus mendorong penanganan darurat, termasuk melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar ruas jalan, agar distribusi barang dan mobilitas masyarakat tidak lumpuh total.
Menanggapi kritik masyarakat yang menyebut wakil rakyat “tidur nyenyak”, Kasdi menilai hal tersebut sebagai bentuk kontrol publik yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Kritik itu sangat baik. Itu menjadi pengingat bagi kami semua, baik pemerintah daerah maupun DPRD, agar terus bekerja lebih maksimal,” ujarnya.
Kasdi menegaskan, seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan jalan provinsi yang layak dan aman dilalui masyarakat.
Ia meminta publik bersabar karena penanganan jalan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Percayalah, secara bertahap kondisi ini akan terus kita benahi dan diperbaiki di tahun-tahun ke depan,” janjinya.
Untuk diketahui Anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil VIII Ketapang Kayong Utara diisi oleh delapan orang anggota. Mereka adalah Muhammad Thohir (PKB), Heronimus (Gerindra), Kasdi (PDIP), Suma Jenny Heryanti (Golkar), Kho Susanti (Nasdem), Hilaria Yusnani (Hanura), Yuliani (PAN) dan Rasmidi (Demokrat). (Ndi)
