 |
| Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang mengucapkan sumpah janji jabatan, di Kantor Bupati Ketapang, Jumat (9/1/2026). (ist) |
Pelantikan tersebut terdiri dari sembilan Pejabat Administrator dan enam Pejabat Pengawas, yang digelar sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi kinerja perangkat daerah.
Pejabat yang dilantik tersebut antara lain Riswanto, dipercaya sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan. Erma Santy, sebagai Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Perdagangan.
Heriman Yudhistira, dilantik sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial, sementara Dedy Zulkarnaen, mengemban amanah sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Jabatan Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan pada dinas yang sama dipercayakan kepada Mac Alter Sampouw, sedangkan Wawan Hermawansyah, ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup.
Selain itu, Munizar, resmi dilantik sebagai Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, didampingi Tommy Christiandy, yang mengisi jabatan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada dinas tersebut.
Pada Dinas Sosial, posisi Sekretaris dijabat oleh Suandi, dengan Maria D’Dolora Siahaan sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Arif Lukman, sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Sementara itu, Nini Marina, dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Leli Ruspita, sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
Adapun di Dinas Lingkungan Hidup, jabatan Sekretaris diemban oleh Rahmat Priharto dan Edwardo Hungan, dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Dalam arahannya, Sekda Ketapang menegaskan bahwa pelantikan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Ad)
