Ketapang (Suara Ketapang) — Angka-angka Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ketapang memunculkan pertanyaan. Di satu sisi, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Ketapang, Boby Nur Haliandi, menyebut jumlah dapur atau Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi terus bertambah. Namun di sisi lain, data penerima manfaat yang dipublikasikan dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kapasitas layanan yang tersedia.Salah Satu Dapur Delta Pawan 009 di Kelurahan Sukoharja, terlihat megah namun belum beroperasi.SUARAKETAPANG
Berdasarkan keterangan Boby pada Selasa (21/7/2026), saat ini terdapat 54 dapur SPPG yang telah beroperasi di 20 kecamatan. Selain itu, terdapat sekitar 20 dapur yang siap beroperasi sebelum portal pendaftaran SPPG ditutup, sementara 70 dapur untuk wilayah 3T juga telah siap dan masih menunggu proses di dalam sistem. Sebuah dapur baru di kawasan samping MAN 1 Ketapang pun sedang dalam tahap persiapan.
Sebelumnya, Boby menjelaskan bahwa setiap dapur SPPG melayani sekitar 1.000 hingga 2.500 penerima manfaat, termasuk peserta didik serta kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pada saat yang sama, BGN mencatat jumlah penerima manfaat di Ketapang meliputi 90.443 peserta didik dan 2.745 sasaran kelompok 3B, atau sekitar 93 ribu penerima manfaat.
Namun, jika menggunakan asumsi kapasitas maksimal yang disampaikan sendiri oleh Korwil BGN, muncul selisih yang cukup besar.
Dengan 52 dapur yang telah beroperasi, apabila masing-masing melayani 2.500 penerima manfaat, maka kapasitas pelayanan mencapai sekitar 130 ribu orang. Angka itu jauh melampaui jumlah peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Ketapang yang berdasarkan data BPS Kabupaten Ketapang Tahun 2026 berjumlah 96.261 siswa, terdiri dari: SD: 62.220 siswa, SMP: 22.740 siswa, SMA: 11.301 siswa
Bahkan apabila menggunakan skenario lebih rendah, yakni 1.500 penerima manfaat per dapur, maka 52 dapur memiliki kapasitas sekitar 78 ribu penerima manfaat. Jika dihitung menggunakan 54 dapur, kapasitasnya mencapai sekitar 81 ribu penerima manfaat, sehingga selisih dengan jumlah siswa hanya sekitar 15 ribu orang.
Perbedaan antara kapasitas dapur, jumlah peserta didik, dan data penerima manfaat inilah yang memunculkan pertanyaan mengenai metode pendataan dan distribusi sasaran MBG di Kabupaten Ketapang.
Apalagi, menurut Boby, secara kuantitas jumlah dapur sebenarnya sudah lebih dari cukup. Persoalan yang masih dihadapi adalah penyebaran yang belum merata. Hingga kini Kecamatan Hulu Sungai dan Singkup belum memiliki dapur yang beroperasi, meski bangunannya disebut telah tersedia.
"Secara kuantitas, jumlah SPPG saat ini yang sudah beroperasi sudah lebih dari cukup. Walaupun Kecamatan Hulu Sungai dan Singkup masih kosong, sebenarnya sudah ada dapurnya, hanya belum beroperasi," ujar Boby.
Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan akan keterbukaan data. Publik memerlukan penjelasan apakah angka penerima manfaat merupakan data riil penerima makanan setiap hari, jumlah sasaran yang telah ditetapkan, atau akumulasi penerima dalam periode tertentu.
Selain itu, penutupan sementara portal pendaftaran SPPG membuat masyarakat tidak lagi dapat mengakses data rinci mengenai dapur yang sedang dalam proses pengajuan maupun verifikasi.
Dengan bertambahnya puluhan dapur baru yang siap beroperasi, transparansi mengenai kapasitas setiap SPPG, jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah, serta dasar perhitungan capaian program menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi adanya ketidaksesuaian data.
Sejumlah dapur SPPG di Ketapang yang telah berdiri namun belum beroperasi juga memunculkan pertanyaan. Kondisi tersebut terjadi di tengah mencuatnya dugaan kasus suap yang melibatkan sejumlah pihak di BGN pusat terkait kemitraan program MBG. Meski belum ada bukti yang mengaitkan langsung SPPG di Ketapang dengan perkara tersebut, publik mendesak BGN membuka secara transparan proses verifikasi mitra dan data penerima manfaat agar tidak menimbulkan dugaan adanya penerima fiktif maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Perhitungan kapasitas dalam berita ini merupakan simulasi matematis berdasarkan keterangan Korwil BGN bahwa satu dapur melayani sekitar 1.000–2.500 penerima manfaat. Simulasi tersebut bukan kesimpulan adanya pelanggaran, melainkan dasar untuk mempertanyakan konsistensi data yang dipublikasikan. Pihak BGN maupun instansi terkait perlu memberikan penjelasan resmi mengenai metode pendataan penerima manfaat MBG di Kabupaten Ketapang.
