 |
| Bupati Ketapang Alexander Wilyo (tengah) menyampaikan usulan agar Kabupaten Ketapang mendapat perhatian khusus dalam penambahan kuota BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram saat High Level Meeting Pengendalian Inflasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Pontianak, Rabu (22/7/2026). (ist) |
Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, Pontianak, Rabu (22/7/2026).
Forum yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat itu turut dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan itu, Alex mengungkapkan bahwa Kabupaten Ketapang tengah menghadapi persoalan kelangkaan BBM, khususnya Pertalite. Kondisi itu telah berlangsung selama sepekan terakhir. Akibatnya BBM bersubsidi sulit diperoleh di tingkat pengecer dan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
"Di Ketapang dalam satu minggu terakhir terdapat persoalan terkait BBM, terutama Pertalite. Di tingkat pengecer sudah tidak tersedia, sementara di SPBU terjadi antrean yang sangat panjang," ujar Alex.
Dalam forum tersebut, Alex secara khusus meminta agar Ketapang memperoleh tambahan kuota BBM. Menurutnya, Ketapang memiliki karakteristik yang berbeda dibanding kabupaten lain karena mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Barat, disertai peningkatan investasi dan mobilitas masyarakat yang terus bertambah.
Alex mengatakan tingginya kebutuhan BBM di Ketapang sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Hal itu terlihat dari tingginya aktivitas penerbangan, mulai dari rute langsung Ketapang–Jakarta yang memiliki tingkat keterisian penumpang rata-rata di atas 60 persen hingga dibukanya rute baru Ketapang–Yogyakarta.
Selain itu, rute Ketapang–Pontianak juga dilayani sekitar empat hingga lima penerbangan pulang pergi (PP) setiap hari. Menurutnya, tingginya frekuensi penerbangan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas pergerakan orang dan barang di Kabupaten Ketapang terus meningkat.
Tak hanya itu, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Ketapang juga terus meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari sejumlah dealer, menjelang tahun ajaran baru tercatat sekitar 3.000 unit kendaraan roda dua terjual. Sementara dalam satu tahun, penjualan kendaraan baru di Ketapang hampir mencapai 19.000 unit.
"Kalau pertumbuhan kendaraan ini tidak diimbangi dengan penambahan kuota BBM, tentu ke depan akan menjadi persoalan," tegasnya.
Selain meminta tambahan kuota BBM, Alex juga mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kilogram. Menurutnya, peningkatan alokasi kedua komoditas bersubsidi tersebut penting agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi daerah.
"Kami berharap distribusi BBM bersubsidi maupun LPG 3 kilogram benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat," tegasnya.
Meski demikian, ia memastikan Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengambil sejumlah langkah sesuai kewenangannya. Di antaranya menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina, Hiswana Migas dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
Selain itu, Alex juga mendatangi Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Barat di Pontianak untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM menuju Kabupaten Ketapang berjalan lancar.
"Kami memastikan suplai dan distribusi BBM menuju Ketapang dalam kondisi aman. Harapan kami situasi ini segera kembali normal," katanya.
Namun, menurut Alex, persoalan distribusi BBM di lapangan tetap memerlukan perhatian bersama. Karena itu, ia meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pertamina, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak. (Ad)
