 |
| Bupati Ketapang Alexander Wilyo saat memimpin rapat koordinasi perbaikan tiba ruas jalan prioritas di kantor bupati, Sabtu (24/5/2025). (ist) |
Bupati dalam pemaparannya menegaskan filosofi pembangunan kolektif. "Kami menolak paradigma jalan sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Di Ketapang, kami meyakini jalan sebagai urat nadi ekonomi yang harus dijaga bersama oleh seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.
Pembahasan difokuskan pada penanganan segmen jalan Pelang-Kepuluk-Batu Tajam, Bangkal Serai-Hantak-Air Hitam Hulu, serta Pangkalan Padang/Blok O-Air Tarap-Air Hitam Besar. Ketiga ruas tersebut dinilai vital sebagai penghubung kawasan produksi perkebunan dan permukiman masyarakat.
Mekanisme pembagian peran telah disepakati dengan melibatkan korporasi melalui program TJSL. PT Buana Megatama Jaya mendapat mandat sebagai penanggung jawab lapangan untuk ruas Bangkal Serai-Hantak-Air Hitam Hulu, sementara PT Berkat Nabati Sejahtera memimpin penanganan ruas Pangkalan Padang/Blok O-Air Tarap-Air Hitam Besar.
Untuk segmen Pelang-Kepuluk-Batu Tajam, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sebagai leading sector dengan pendampingan satuan tugas khusus yang melibatkan unsur TNI, Polri, hingga legislatif.
Proses pelaksanaan akan diawasi secara berjenjang oleh aparat kecamatan dan perangkat desa dengan pelaporan berkala ke Bupati. Tenggat penyelesaian pekerjaan ditetapkan maksimal dua bulan pasca penandatanganan komitmen bersama.
"Camat dan kepala desa menjadi ujung tombak pengawasan. Kami ingin memastikan tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan eksekusi di lapangan," jelas Bupati.
Pemkab mendorong pendekatan pembangunan partisipatif dengan melibatkan langsung masyarakat dalam proses pengawasan. Bupati mengibaratkan pembangunan Ketapang sebagai kerja gotong royong skala besar.
"Setiap warga Ketapang adalah arsitek pembangunan daerahnya sendiri. Kemitraan strategis ini kami harapkan menjadi model pengelolaan infrastruktur berkelanjutan," tutup Bupati.
Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar tetapi juga memperkuat ekosistem kolaborasi pemerintah-swasta-masyarakat dalam pembangunan daerah. (Ad)
