 |
| Ruas jalan Kelik - Tayap di Kabupaten Ketapang membutuhkan dukungan ketersediaan lahan untuk pembangunan lanjutan pada tahun mendatang. (ist) |
Kepala BPJN Kalimantan Barat, Chandra Syah Permance, mengatakan pembangunan sisa ruas sepanjang 9,2 kilometer telah diusulkan melalui skema pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk tahun anggaran 2027–2028. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan lahan.
"Kami sudah menyampaikan kepada Bappenas bahwa lahan siap, didukung surat pembebasan lahan dari Bupati Ketapang. Jangan sampai saat pelaksanaan nanti muncul persoalan lahan karena dapat berdampak pada usulan pembangunan berikutnya," katanya.
Menurut Chandra, kegagalan proyek akibat persoalan lahan dapat memengaruhi peluang daerah memperoleh pendanaan pembangunan jalan nasional pada masa mendatang.
Ia menjelaskan, ruas yang belum dibangun memiliki lebar bervariasi antara 6 hingga 12 meter. Sementara kebutuhan jalan nasional mencapai 14 meter. Di sisi lain, terdapat jalan logging milik perusahaan yang memerlukan lebar sekitar 8 meter sehingga total kebutuhan ruang mencapai sekitar 22 meter.
Selain persoalan lahan, BPJN juga mencatat terdapat 184 tiang listrik di sepanjang ruas jalan yang harus dipindahkan sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.
Untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan, BPJN bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang juga mengusulkan perubahan trase pada sekitar 3 kilometer terakhir menuju Nanga Tayap. Jalur baru diarahkan melewati akses menuju Puskesmas karena merupakan jalan milik pemerintah daerah sehingga proses pelepasan lahannya dinilai lebih mudah.
Selain itu, jalur tersebut memiliki manfaat yang lebih besar karena melintasi kawasan sekolah dan Puskesmas serta memiliki kontur lebih landai dibandingkan jalur yang melewati jalan perusahaan. (Ndi)
