 |
| Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh meminta Pemprov Kalbar membuka penggunaan dana penanganan karhutla yang disebut mencapai Rp60 miliar. (Agustiandi/Suarakalbar.co.id |
Anggaran itu disebut terdiri dari bantuan Presiden (Banpres) Rp40 miliar dan dana tanggap darurat Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalbar.
Sholeh mempertanyakan berapa bagian dari anggaran tersebut yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang.
Menurut dia, penjelasan mengenai peruntukan dan realisasi anggaran perlu dibuka kepada publik. Terlebih Ketapang menjadi salah satu daerah yang menghadapi karhutla dengan sebaran titik api tinggi.
“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang mempertanyakan adanya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Yang saya pertanyakan adalah bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar dan dana tanggap darurat Rp20 miliar dari APBD Provinsi Kalbar,” kata Sholeh kepada wartawan di Ketapang, Jumat (2/10/2026).
Ia juga mempertanyakan distribusi Banpres Rp40 miliar tersebut ke kabupaten/kota di Kalbar.
“Ke mana anggaran Rp40 miliar yang diberikan oleh Presiden itu? Untuk kabupaten mana? Padahal Kabupaten Ketapang ini adalah kabupaten yang terbesar titik apinya,” ujarnya.
Sholeh turut menyoroti kunjungan Gubernur Kalbar ke Ketapang untuk meninjau karhutla di wilayah Pelang.
Ia mengapresiasi bantuan yang dibawa gubernur, termasuk peralatan pemadaman dan air bersih. Namun, ia berharap kunjungan tersebut dilanjutkan dengan koordinasi penanganan yang lebih konkret.
“Beliau datang ke lapangan, saya ucapkan terima kasih. Membawa sedikit bantuan, kalau tidak salah ada beberapa rol selang dengan mesin dan membagikan air bersih,” katanya.
Sholeh meminta Pemprov Kalbar segera menjelaskan penggunaan dana penanganan karhutla tersebut.
Ia menilai bantuan seharusnya disalurkan ketika kondisi karhutla masih serius.
“Saya pesan kepada masyarakat Ketapang, saya selaku Ketua DPRD Ketapang menagih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, ke mana anggaran Rp40 miliar yang disampaikan Presiden dan Rp20 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Kalbar,” tegasnya.
Menurutnya, hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah Ketapang membuat titik api berkurang. Kondisi itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan transparansi penggunaan anggaran.
“Kapan lagi mereka mau menyalurkan bantuan tersebut? Harusnya ini sudah didistribusikan sejak disampaikan oleh Presiden untuk penanganan karhutla,” ujarnya.
Ia kemudian mengingatkan agar penggunaan dana tanggap darurat tetap dapat dipertanggung jawabkan meski kondisi karhutla mulai mereda.
“Jangan nanti karhutla selesai, dana tanggap daruratnya pun selesai juga,” pungkasnya. (Ndi)
