BPKAD Ketapang Bersama UI Matangkan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Editor: Redaksi author photo

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo saat rapat laporan akhir kajian Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, di ruang rapat Kantor bupati, Jumat (11/12/2020). 
Ketapang Suara Ketapang) - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ketapang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang bersama pihak Universita Indonesia (UI) menggelar rapat pemaparan laporan akhir kajian Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, di ruang rapat Kantor bupati, Jumat (11/12/2020). 


Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo mengatakan, pertemuan tersebut agar dokumen hasil penelitian tentang optimalisasi barang milik daerah (BMD) Pemda Ketapang dapat tersusun dengan baik.


“Tujuannya untuk melakukan identifikasi, pemetaan dan review terhadap BMD yang dimiliki Pemda Ketapang,” kata Alex.


Alex melanjutkan, kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk melakukan analisis pemanfaatan dan pengelolaan BMD Pemda Ketapang. Serta juga untuk melakukan penyusun strategi dan rencana aksi pemanfaatan pengelolaan BMD Pemda Ketapang. 


“Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari perjanjian kerja sama antara Pemda Ketapang dengan Universitas Indonesia beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Suasana rapat pemaparan laporan akhir kajian Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, di ruang rapat Kantor bupati, Jumat (11/12/2020). 

Alex mengungkapkan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangganya sendiri. Indikatornya adalah pendapatan asli daerah (PAD).


Ia menilai, rasio yang mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam hal keuangan adalah rasio kemandirian daerah. Rasio ini dapat dilihat dari besar-kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Rumusnya adalah, nilai PAD dibagi dengan total pendapatan daerah. 


“Rasio kemandirian Pemda Ketapang sebesar 8,5 persen yang tergolong rendah sekali. Pemda Ketapang masih mengandalkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang mencapai Rp1,6 triliun pada tahun 2019,” terangnya.


Untuk itu, Alex mengaku salah satu cara untuk dapat mendongkrak PAD adalah melalui optimalisasi aset daerah atau barang milik daerah. Dia menganggap selama ini pengelolaan BMD memang sering dianggap kurang optimal. 


“Dengan kondisi aktual tersebut, maka dibutuhkan sebuah upaya untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan BMD yang dimiliki Pemda Ketapang,” jelasnya.


Alex memaparkan, sejumlah BMD yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD di antaranya taman hiburan rakyat di Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong, tanah eks rumah jabatan Bupati Ketapang dan mes Pemda Ketapang di Jalan Letkol M Tohir Kecamatan Delta Pawan, tanah HPL nomor 1 di Pasar Baru Kecamatan Delta Pawan, ruang terbuka hijau taman alun-alun kota Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan, Graha Korpri, Terminal Giri Payak Kumang, demplot pertanian di Kelurahan Sukaharja, dan Pasar Rangge Sentap. Strategi optimalisasi pengelolaan BMD ini menggunakan pola terintegrasi. 


“Ini merupakan strategi pengelolaan BMD melalui pendekatan perencanaan secara terpadu dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Ketapang secara keseluruhan,” tegasnya.


Alex menambahkan, bahwa persentasi laporan akhir pengelolaan pemanfaatan barang daerah ini merupakan tindak lanjut dari MoU Bupati Ketapang dengan Rektor Universitas Indonesia (UI) Bulan Februari 2020 lalu, yang mana program kerjasama ini akan terus berlanjut tidak hanya sebatas kajian namun akan terus hingga pembuatan Master Plan, DED dan pelaksanaan fisik.


"Secara umum kegiatan ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset daerah yang bernilai strategis terutama di wilayah perkotaan sehingga dapat optimal bagi PAD dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat," tegasnya.


Alex mengaku, dari hasil kajian nantinya dari beberapa titik yang menjadi target akan difokuskan satu titik terlebih dahulu yakni di tanah milik Pemda di eks Rumah Jabatan Bupati di Jalan M Tohir yang akan menjadi pilot project dalam kerjasama dengan UI ini.


"Nanti tidak hanya sebatas master plan dan DED, tapi juga pendampingan setelah master plan selesai di tahun 2021 dan pelaksanaan fisik di targetkan pada tahun 2022, yang mana di M Tohir akan dijadikan pusat kuliner, pusat pemasaran kerajinan dan produk unggulan serta ruang terbuka publik, jadi rencananya pedagang kaki lima akan diatur dan ditata disana sehingga memberikan kontribusi bagi PAD," harapnya.


Selian dihadiri pihak Universitas Indonesia, rapat tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dan Kepala Bagian Umum Setda Ketapang. (Ndi).

Share:
Komentar

Berita Terkini