 |
| Sepanduk yang berisikan keluhan warga lantaran tempat mereka yang belum dialiri listrik PLN. (Ist) |
Sepanduk itu mengatasnamakan warga Dusun Tolus Desa Semandang Kiri, Dusun Kelipor Desa Paoh Concong, Kecamatan Simpang Hulu dan warga Dusun Sungai Tontang, Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua.
Pada sepanduk itu, warga mengeluhkan kondisi dusun mereka yang sama sekali belum dialiri listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Dengan kondisi seperti itu, mereka tambah kesal, lantaran dusun mereka bakal dilewati jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tayan - Sandai.
Pada sepanduk tersebut, mereka mengancam tidak akan mengizinkan jaringan SUTT 150 kV Tayan - Sandai melintasi wilayah mereka sebelum PLN masuk ke tiga dusun tersebut.
"Apabila sejak dikeluarkannya pernyataan ini sampai batas tahun 2023 tidak ada kejelasan PLN masuk ke wilayah kami sesuai alamat di atas, jangan salahkan kami apabila kami tidak mengikuti Pemilu 2024, mulai pemilihan legislatif, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR-RI sampai pemilihan bupati, gubernur, presiden. Dan tidak mengizinkan jaringan SUTET 150 Tayan Sandai yang melintasi wilayah kami sebelum PLN masuk ke wilayah kami," tulis sepanduk tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kapolsek Simpang Hulu, IPTU Matalib membenarkan terkait adanya sepanduk tersebut.
"Iya benar ada sepanduk itu, tapi masih belum dipasang di jalan-jalan, baru tersebar di aplikasi pesan singkat," ujar Matalib, Kamis (6/10/2022) siang.
Menanggapi hal tersebut, pihaknya bakal membuat pertemuan dengan warga yang bersangkutan, termasuk menghadirkan Forkopimcam Simpang Dua guna membahas isu tersebut.
"Kita akan buat pertemuan dan akan membuat semacam pengajuan pemasangan jaringan listrik ke pihak PLN untuk wilayah itu," ujar Matalib.
Sementara itu, Kades Semandang Kiri, Yohannes membenarkan bahwa sepanduk tersebut dibuat oleh warga.
"Iya itu dari warga masyarakat, tapi masih belum dipasang di jalan," ujar Yohannes saat dikonfirmasi wartawan.
Yohanes berujar, tiga dusun di wilayah tersebut hingga kini belum dialiri listrik. Dari tiga dusun itu diperkirakan ada sekitar seribuan KK yang belum menikmati listrik PLN.
"Kita sudah mengajukan pemasangan listrik baik di UP3 Ketapang, PLN UP2K Kalbar, hingga ke pemerintah daerah," ujarnya.
Yohanes mengatakan, dirinya juga sudah menyampaikan, bahwa masyakarat tidak akan mengizinkan jalur SUTT melintasi wilayah mereka, jika dusun tersebut belum dialiri listrik ketika sosialisasi pembangunan SUTT beberapa waktu lalu.
"Harapan kita dengan adanya gerakan masyarakat sampai membuat stetment seperti itu, artinya pihak PLN ataupun pemerintah berperan untuk bisa mendengar suara masyakarat kita, mudah-mudahan segara dipasanglah untuk jaringan listrik tiga dusun itu," harapnya.
Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalbar, Dasrulsyah memastikan, tahun 2022 ini tidak ada pekerjaan di lokasi tersebut.
"Yang pasti tahun 2022 pekerjaan UP2K tidak ada di lokasi tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi Kamis sore.
Dasrulsyah juga belum bisa memastikan apakah ketiga dusun itu akan dialiri listrik PLN untuk tahun depan, sebab hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan gambaran besaran anggaran yang akan diturunkan.
"Saat ini surat yang sudah masuk ke PLN sebanyak 500 an lokasi, ya ng terdiri dari desa dan dusun. Realisasinya tergantung dari anggaran yang diturunkan. Sampai saat ini kita belum dapat gambaran besaran anggaran yang akan diturunkan," pungkasnya.
