 |
| Sekda Ketapang Alexander Wilyo. (Ist) |
Hal itu ia sampaikan saat rapat gelar pengawasan daerah dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tingkat Kabupaten, di salah satu hotel, Selasa (22/11/2022).
Alexander Wilyo meminta agar setiap OPD melakukan inovasi-inovasi yang dapat memberikan stimulan perbaikan pelayanan publik.
Khusus untuk Inspektorat, Sekda menghimbau agar selalu meningkatkan kualitas pengawasan dengan tetap mengedepankan tindakan-tindakan preventif.
"Saya berharap kepada kita semua, untuk dapat melakukan terobosan dan inovasi yang dapat memacu peningkatan pelayanan publik dan juga peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan, baik oleh aparat pengawas eksternal maupun internal," tegasnya.
Pelaksanaan rapat gelar pengawasan daerah dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2022 ini adalah merupakan salah satu bagian atau rangkaian dari kegiatan pengawasan APIP di daerah.
Lebih jauh, Sekda mengatakan, APIP merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mengarah pada pemerintahan yang bersih (Clean Government), sebagaimana tujuan reformasi birokrasi.
Dia melanjutkan, hal tersebut berkaitan dengan Inspektorat merupakan bagian dari sistem pemerintahan bagian pengawasan dimulai dari perencanaan (planning), organization dan terakhir kontroling.
"Saya berharap sekaligus mengingatkan kepada Inspektorat, untuk selalu berupaya mengutamakan upaya pencegahan, dengan melaksanakan pengawasan sedini mungkin serta mampu memperluas peran pengawasan dengan menitik beratkan pada beberapa fungsi seperti penjaminan mutu, fungsi konsultasi, serta intensefikasi sosialisasi dan edukasi terkait perkembangan regulasi," ujarnya.
Sekda juga mengingatkan pentingnya kolaborasi intensif dengan semua pihak agar tercipta kepemerintahan yang baik untuk mewujudkan Ketapang yang maju dan sejahtera.
"Kepemerintahan yang baik pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan termasuk juga keterlibatan masyarakat dengan demikian koordinasi, komunikasi kerjasama kolaborasi menjadi suatu keniscayaan" pungkasnya.
