Ilustrasi pupuk. (Ist) |
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Akhmad Humaidi menjelaskan, kuota pupuk tersebut terbagi menjadi dua jenis pupuk, yakni pupuk urea dan pupuk NPK.
"Jadi tahun 2023 ini hanya ada dua jenis pupuk yang mendapat subsidi, urea dan NPK. Untuk kuota urea sebanyak 6.344 ton dan NPK sebanyak 3.277 ton," jelas Akhmad Humaidi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/2/2023).
Akhmad Humaidi menerangkan, kuota tersebut akan disalurkan mulai dari produsen, distributor, kios resmi hingga sampai ke petani. Itu disalurkan secara bertahap.
"Khusus untuk pupuk urea, alokasi tahun ini lebih besar dibanding tahun 2022, tahun lalu kuota sebesar 4.800 ton, tahun ini 6.344. Kalau untuk NPK tahun lalu sebanyak 7.174 ton, tahun ini 3.277 ton," urainya.
Sementara mengenai harga, lanjut Humaidi, Pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk pupuk urea Rp2.250 per kilogram, sementara pupuk NPK Rp2.300 per kilogram, sedangkan untuk pupuk NPK formula khusus kakao Rp3.300 per kilogram.
"Pupuk NPK untuk kakao ini dikhususkan karena memang komposisinya agak beda," tambah Humaidi.
Humaidi memaparkan, jumlah petani Ketapang yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 sebanyak 15.876 NIK.
"Yang sudah terdaftar di eRDKK Urea 2.219.165 kilogram dan NPK 2.910.219 kilogram," paparnya.
Menurut Humaidi, penetapan HET dari pemerintah menjadi kendala tersendiri bagi wilayah kabupaten Ketapang. Kondisi infrastruktur yang tidak baik, dan jarak yang sangat jauh antara sejumlah kecamatan dan pusat kota Ketapang membuat biaya transportasi membengkak. Akibatnya harga di lapangan terkadang melebihi HET. Imbasnya para petani yang dirugikan.
"Keluhan ini sudah bisa kita lihat sendiri, kita rasakan keluhan-keluhan dari masyakarat, karena apa, jarak kita sangat jauh," ujarnya.
Menurutnya, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang telah sering berkordinasi dengan pihak Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk memberikan subsidi angkutan pupuk subsidi.
"Jika ada pertemuan di pusat, provinsi dan kabupaten, kami selalu menyarankan bagaimana kalau kita menambah semacam biaya angkutan atau subsidi dari pemerintah provinsi atau kabupaten untuk menanggulangi jauhnya lokasi ini," pungkasnya.