 |
| Wakil Bupati Ketapang Farhan (tengah) bersama Kepala Dinas Sosial P3A dan KB (depan kiri) berfoto bersama peserta FGD bertajuk peran FKUB, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi dalam mendukung perubahan perilaku penurunan stunting di kantor bupati, Senin (22/5/2023). (Agustiandi/Suarakalbar.co.id). |
Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan, pelibatan seluruh stakeholder menjadi salah satu strategi agar target penurunan stunting dapat dikejar.
"Kita butuh sosialisasi yang masif. Makannya kita undang banyak pihak hari ini, Ini tugas berat, tahun 2022 prevalensi stunting 22,3 persen, kita butuh penurunan 8,3 persen di tahun 2024 agar sesuai dengan target pemerintah pusat," paparnya saat memberikan arahan pada diskusi stunting, di ruang rapat kantor bupati, Senin (22/5/2023) pagi.
Farhan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah mensosialisasikan penyebab stunting. Begitupun dengan organisasi profesi.
"Misalnya nanti kalau ada program kerja IDI atau IBI, saya pinta bisa memilih program seperti memberikan makanan bergizi di desa lokus stunting, jadi bisa seperti itu," pinta Farhan.
Senada dengan Farhan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang, Albertin Tri Kurniasih menjelaskan, pelibatan multi pihak ini diharapkan dapat membantu pihaknya dalam program tersebut.
"Seperti FKUB, ini kan lintas agama, jadi harapan kita kasus perkawinan dini kami bisa dibantu dengan mereka, kalau organsiasi kewanitaan, itukan juga bisa bergerak di calon pengantin atau remaja putri, juga pada ibu hamil, menyusui dan pembelajaran pola asuh bagi ibu-ibu yang memiliki Balita," papar Asih.
Menurut Asih, jika semua pihak bersatu memerangi kasus stunting, dirinya yakin masalah tersebut dapat diturunkan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat.
.jpeg)
