 |
| Rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Ketapang di Hotel Aston, pada Selasa (27/8/2024) pagi. (Agustiandi/Suarakalbar.co.id) |
Wakil Ketua TPPS kabupaten Ketapang Harto mengatakan, kurangnya kesadaran mayarakat dalam membawa buah hatinya ke Posyandu masih menjadi catatan penting yang dibahas dalam rapat tersebut.
"Karena disitu kan ada kartu menuju sehat, sehingga setiap bulan akan ketahuan bahwa anaknya itu terkena stunting atau tidak, tapi dari hasil pantauan kami, masih banyak orang tua yang belum sadar akan pentingnya datang ke Posyandu," papar Harto kepada wartawan usai rapat.
Harto juga menyampaikan, pihaknya bakal melakukan pelatihan rutin guna meningkatkan kapasitas para kader Posyandu. Ini penting demi data penimbangan dan pencatatan tinggi dan berat badan yang valid. Kader Posyandu dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keahlian.
"Kan banyak juga kader Posyandu berganti dan sebagainya, itu kader yang baru-baru ini, untuk Kader Posyandu yang lama juga akan kita tingkatkan kemampuan dan keahlian mereka," tuturnya.
Harto menambahkan, TPPS Kabupaten Ketapang memberikan inovasi kepada TPPS di tingkat desa untuk berinovasi. Satu diantaranya adalah mengolah makanan tambahan bergizi dengan bahan lokal yang tersedia di desa setempat.
"Ini sesuai dengan potensi yang ada, misalnya di Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak, ini dia membuat bubur ikan toman, kandungan gizinya itu cukup tinggi," tuturnya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSP3AKB) Kabupaten Ketapang, Albertin Tri Kurniasih memaparkan, berdasarkan data e-PPGBM, stunting Kabupaten Ketapang tahun 2023 berada di angka 19,04 persen. Itu artinya dari 100 anak yang ada di Kabupaten Ketapang, 19 orang diantara stunting.
"Kalau untuk data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) belum keluar datanya, karena terkait dengan kurangnya jumlah sampel yang diambil teman-teman di lapangan," jelas Asih sapaan akrabnya.
Asih menambahkan, sesuai target nasional, di tahun 2024 ini angka stunting harus berada di angka 14 persen. Namun berdasarkan penelitian internasional, penurunan stunting dalam setahun berkisar satu sampai dua persen saja.
"Berdasarkan surat dari Bappenas juga sudah melakukan revisi terhadap target penurunan stunting untuk tahun 2025 yang semula 13,5 persen manjadi 18,8 persen untuk tahun 2025, jadi sudah dirasionalkan, karena kalau turun terlalu banyak sebenarnya juga tidak rasional," Jelasnya.
Rapat koordinasi TPPS ini dipimpin oleh Wakil Ketua TPPS Kabupaten Ketapang yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda, Harto. Pertemuan ini dihadiri ratusan peserta, mulai dari Camat, Kades, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepala Puskesmas, hingga organisasi profesi dan perwakilan perusahaan. (Ad/Ndi)
