 |
| Aksi mahasiswa warnai pelantikan 45 anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (9/9/2024). (Agustiandi/Suarakalbar.co.id) |
Mereka tidak dibenarkan masuk ke area gedung DPRD. Massa kemudian berorasi di Bundaran Mts Negeri 1 Ketapang dengan membentangkan sejumlah tuntutan.
Dua orang anggota DPRD Kabupaten Ketapang Antoni Salim dan Achmad Sholeh tampak menyambut dan menjabat tuntutan dari mahasiswa. Aksi ini dikawal ketat pihak kepolisian.
Dalam aksinya, gerakan aliansi mahasiswa dan pemuda Ketapang tersebut menyampaikan 11 poin tuntutan. Kesemua poin itu tertuang dalam pernyataan sikap yang disampaikan ke DPRD.
Ketua HMI Cabang Ketapang, Dedi Yusuf mengatakan, di Ketapang banyak persoalan yang mesti diselesaikan. Gerakan pihaknya sebagai upaya mengingatkan DPRD untuk tetap menjalankan tiga fungsi yang melekat di DPRD.
"DPRD adalah wadah penampung aspirasi masyarakat yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Saya kira ini perlu dipertegas. Makanya kami turun untuk mengingatkan itu," kata Yusuf.
Yusuf memaparkan, 11 poin yang disuarakan pihaknya yaitu, pertama menuntut DPRD Ketapang memprioritaskan penganggaran infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan pada setiap tahun anggaran.
Kedua, DPRD Kabupaten Ketapang harus menjadikan perbaikan jalan Pelang - Batu Tajam sebagai prioritas utama untuk diselesaikan dalam jangka waktu tiga tahun anggaran.
"Ketiga, mendorong DPRD Ketapang mendesak DPRD Provinsi untuk memperbaiki pembangunan jalan yang berstatus jalan Provinsi di Ketapang," lanjutnya.
Keempat, mendesak pemerintah daerah menyediakan gedung pemuda yang baru sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pemuda dan pelajar.
"Keberadaan gedung pemuda ini kami anggap penting. Sebab setahu kami gedung pemuda yang ada sudah menjadi kantor Bawaslu Ketapang," ujar Yusuf.
Lima, meminta DPRD Ketapang mengupload dokumentasi berupa full vidio di setiap rapat dan persidangan yang dilakukan. Enam, mengingatkan anggota DPRD Ketapang yang hari ini dilantik untuk merealisasikan janji-janji politik pada saat kampanye.
"Tujuh, kita mendesak pemerintah daerah segera membentuk badan narkotika nasional Ketapang. Mengingat peredaran narkoba di Ketapang sungguh sangat luar biasa," tutur dia.
Delapan, mendesak pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk menuntaskan pembangunan yang sampai hari ini belum difungsikan. Satu di antaranya pembangunan RS Pratama Sandai.
"Kita melihat banyak pembangunan yang menguras APBD Ketapang tapi belum dirasakan manfaatnya. Salah satunya adalah Rumah Sakit Pratama Sandai," sambungnya.
Sembilan, mendesak DPRD untuk mendorong perusahaan yang beroperasi di Ketapang agar memprioritaskan tenaga kerja lokal di setiap proses perekrutan. 10, meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan penerangan, khususnya di perkotaan.
"Terakhir, meminta DPRD lebih tegas dan memberi bukti nyata dalam mengatasi permasalahan tanah hak pakai masyarakat agar dapat disertifikatkan dengan mudah, seperti halnya perusahaan," paparnya.
Dia berharap, DPRD Ketapang dapat segera merespons dan memenuhi tuntutan yang disampaikan. Mereka mengancam akan kembali melakukan aksi bilamana tak satupun tuntutan bisa direalisasikan DPRD.
"Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada tindakan nyata, kami akan melanjutkan aksi dengan langkah - langkah yang lebih tegas," tambahnya.
Ketua DPRD Ketapang Sementara, Achmad Sholeh menyambut baik dan mengapresiasi atas apa yang disampaikan para mahasiswa ke DPRD.
"Saya apresiasi sekali atas masukan kawan - kawan mahasiswa hari ini. Saya akan memperjuangkan apa yang telah disampaikan dalam tuntutan mahasiswa kepada kami (DPRD)," ucapnya. (Ndi)
