 |
| Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir. (ist) |
Hal ini menjadi sorotan publik setelah banyak kontraktor mengeluhkan pembayaran yang tertunda. Menurut Alex jika memang menjadi kewajiban Pemda, pihaknya akan bayar sesuai mekanisme yang berlaku.
Alex menekankan, masalah ini terjadi pada akhir tahun anggaran 2024, saat dirinya belum menjabat. Ia pun memerintahkan inspektorat setempat untuk melakukan investigasi mendalam atas masalah tersebut.
"Inspektorat perlu melakukan investigasi untuk mengetahui akar masalahnya. Kita juga menunggu hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Ketapang tahun 2024," jelasnya kepada wartawan, pada Rabu (19/3/2025).
Alex menegaskan, investigasi akan menjangkau seluruh pihak terkait, termasuk dinas-dinas teknis dan Bank Kalbar. Jika ada yang lalai, meskipun ini terjadi di masa pemerintahan sebelumnya, sanksi akan diberikan. Sebagai Bupati baru, Alex mengakui bahwa persoalan ini seharusnya diselesaikan pada 2024, namun kini menjadi tanggung jawabnya.
"Ini adalah tantangan dari pemerintahan sebelumnya yang harus kita selesaikan dengan langkah-langkah sesuai aturan," katanya.
Alex juga meminta pendapat dari BPK RI dan pihak terkait lainnya. Pihaknya kini masih menunggu hasil investigasi dan audit. Ini penting dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang saat ia memimpin Kabupaten Ketapang.
"Kita memahami apa yang dirasakan oleh para kontraktor ini, maka dari itu kita mau persoalan ini selesai secara tuntas agar tidak ada lagi kejadian seperti ini apalagi di pemerintahan saya, jadi kita minta untuk menunggu mekanisme yang dilakukan," tuturnya.
Diketahui, proyek APBD-P 2024 yang belum dibayar mayoritas berada di Dinas Perkim-LH. Khususnya di bidang Perkim, yang terjadi pada masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati sebelumnya. (Ndi)
.jpeg)
.jpeg)
