Menu MBG Sandai Tuai Kritik, Manajemen Dapur Dievaluasi

Menu MBG tanpa nasi yang dibagikan di Kecamatan Sandai, Ketapang, Jumat (13/2/2026), viral dan menuai kritik di media sosial. (ist) 

Ketapang (Suara Ketapang) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali menjadi perbincangan. Menu yang dibagikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Sandai viral di media sosial karena tidak menyertakan nasi.

Warganet bahkan menyebutnya sebagai “Menu Diet Gratis” karena dinilai terlalu minim dan tak sesuai ekspektasi penerima manfaat.

Berdasarkan foto yang beredar, paket makanan itu hanya berisi lima potong kentang goreng, telur kukus, tumis wortel, jagung dan kacang panjang, beberapa butir kacang tanah goreng, serta sepotong semangka.

Kepala Program MBG Region Kalbar, Agus Kurniawi, membenarkan menu tersebut didistribusikan di Kecamatan Sandai pada Jumat (13/2/2026).

“Iya, benar itu di Sandai. Ini murni kesalahan fatal Kepala SPPG yang tetap memaksakan menu tersebut untuk dibagikan,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Selasa (17/2/2026).

Menurut Agus, dapur mengalami kendala bahan baku sehingga memanfaatkan stok yang tersedia. Namun, secara prosedur, setiap bahan wajib dicek kualitas dan ditimbang untuk memastikan kecukupan gizi dan kuantitas.

“Pengecekan itu tanggung jawab Kepala SPPG dan harus diawasi akuntan serta ahli gizi. Kalau bahan tidak tersedia atau bermasalah, seharusnya distribusi ditunda, bukan dipaksakan,” tegasnya.

Ia menilai keputusan tetap membagikan menu tersebut sebagai bentuk kelalaian serius. Pihaknya telah memberikan teguran keras kepada Kepala SPPG yang bersangkutan.

“Menu yang dinantikan penerima manfaat dibuat seperti itu dan tetap dibagikan. Ini kesalahan fatal,” katanya.

Dapur SPPG Kecamatan Sandai dikelola Yayasan Gemilang Usaha Kapuas. Total ada 3.330 penerima manfaat dari 13 sekolah, mulai PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA.

Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah MBG Ketapang dan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sanksi yang akan dijatuhkan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pergantian Kepala SPPG.

“Sanksi masih dibahas. Kemungkinan terbesar dilakukan pergantian Kepala SPPG,” ujar Agus.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ketapang dan memastikan pengawasan program MBG akan diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. (Ndi) 

Baca juga: