 |
| Foto ilustrasi. (*) |
Kelangkaan solar subsidi tersebut dinilai janggal karena justru terjadi pada sektor transportasi rakyat yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat pesisir Kalimantan Barat, khususnya Ketapang dan Kayong Utara.
Koordinator Pusat FOMDA Kalbar, Syarif Falmuriandi, menilai kondisi itu harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami mempertanyakan ke mana sebenarnya solar subsidi ini mengalir. Sangat ironis ketika kapal rakyat berhenti beroperasi akibat kesulitan BBM, sementara aktivitas sektor lain tetap berjalan normal,” ujar Falmu melalui keterangannya ke Suara Ketapang, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, lumpuhnya jalur sungai Rasau Jaya–Teluk Batang tidak hanya berdampak pada transportasi penumpang, tetapi juga mengganggu distribusi sembako, hasil tangkapan nelayan, hingga mobilitas mahasiswa daerah.
Ia menyebut kapal klotok selama ini menjadi akses utama masyarakat pesisir untuk menghubungkan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
“Ketika kapal rakyat berhenti berlayar, maka yang terganggu bukan hanya transportasi, tetapi rantai kehidupan masyarakat pesisir,” katanya.
FOMDA Kalbar juga menyoroti dugaan adanya permainan distribusi hingga penimbunan solar subsidi yang menyebabkan transportasi rakyat kesulitan memperoleh BBM.
“Jika memang ada mafia atau praktik penimbunan solar subsidi, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban,” tegas Syarif.
Akibat lumpuhnya operasional kapal klotok, sejumlah dampak mulai dirasakan masyarakat, mulai dari tersendatnya distribusi logistik, ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga potensi terisolasinya wilayah pesisir apabila kondisi terus berlanjut.
Atas kondisi tersebut, FOMDA Kalbar mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan operasional transportasi sungai rakyat. Pertamina Regional Kalimantan juga diminta memastikan distribusi solar subsidi tepat sasaran bagi transportasi air dan nelayan tradisional.
FOMDA Kalbar menegaskan masyarakat pesisir tidak boleh terus dirugikan akibat lemahnya pengawasan distribusi energi subsidi. (Ndi)
