Bupati Ketapang Martin Rantan (dua dari kiri) |
Pada sambutannya, Bupati Ketapang Martin Rantan menyampaikan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten
Ketapang tahun 2019 terdapat 689 rekomendasi temuan.
“Inspektorat Kabupaten Ketapang juga telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) khusus fisik proyek sebanyak 36 obyek pemeriksaan, dimana terdapat 38 rekomendasi temuan," kata Martin.
Sementara untuk
pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat masyarakat terdapat delapan obyek pemeriksaan, dengan sembilan rekomendasi temuan serta indikasi
temuan finansial.
Berdasarkan data
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ketapang tersebut, orang nomor satu
di Kabupaten Ketapang tersebut menegaskan agar seluruh jajaran perangkat daerah
dilingkungan pemda Ketapang untuk serius untuk menindaklanjutinya.
“Maka dengan ini
saya meminta perhatian yang sangat serius kepada seluruh perangkat OPD yang menjadi obyek daerah, khususnya kepada pimpinan
pemeriksaan BPK RI Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat, BPKP Perwakilan Provisi
Kalbar, Inspektorat Jendral Kementerian, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan
Inspektorat Kabupaten Ketapang agar segera menindaklanjuti baik yang bersifat
administratif maupun yang bersifat financial,” ujar Martin.
Menurut Martin, ketidaktaatan
untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan tersebut secara tidak tepat waktu
dapat berimplikasi pada proses hukum, sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dengan Kejaksaan
Negeri Ketapang dan Kepolisian Resor Ketapang dimana setiap permasalahan terkait Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang berindikasi korupsi diselesaikan terlebih dahulu di tingkat APIP. Jika dalam
waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima tidak dapat
ditindaklanjuti selanjutnya menjadi ranah aparat penegak hukum.
“Saya selaku Bupati Ketapang atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang memberikan
apresiasi yang setiggi- tingginya kepada OPD yang telah 100% menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil
pemeriksaan baik oleh pengawas eksternal maupun internal namun sayangnya baru empat
OPD yang mencapai 100% dan saya berharap OPD lainnya juga segera
menindaklanjuti rekomendasi yang diterima,”
pungkasnya. (Ndi)