 |
| Proyek pembangunan jembatan girder penghubung Desa Merimbang Jaya ke Desa Pendamar Indah, Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. (Ist) |
Proyek yang dikerjakan sejak tahun 2022 itu merupakan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Ketapang dengan anggaran Rp 1,6 miliar.
Namun hingga awal tahun 2024 ini, pembangunan infrastruktur tersebut sama sekali tidak tak dapat dimanfaatkan karena tidak tersambung. Alih-alih dapat bermanfaat, warga bahkan mengeluh soal ganti rugi lahan.
"Lahan saya yang dipakai untuk jembatan itu kurang lebih 20 kali 120 meter, tanah ini bersertifikat, sampai sekarang tidak ada pembayaran ganti rugi lahan kepada kami," ujar pemilik tanah, Dedy Mulianto (34) kepada suaraketapang, Senin (26/2/2024).
Dedy pun mempertanyakan kepada Dinas PUTR soal kapan ganti rugi lahan itu dibayarkan kepadanya. Padahal jembatan tersebut dibangun di atas lahan yang hanya dimiliki dua orang pemilik tanah.
"Kami hanya minta kepastian, kapan hak kami ini dibayarkan, jembatan itu hanya menggunakan lahan milik dua orang tuan tanah, tidak banyak, hanya dua orang saja, masa itu saja tidak bisa dibayarkan," sebutnya.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Ketapang Dennery memastikan pihaknya akan membayar ganti rugi lahan tersebut dengan APBD Perubahan 2024.
"Penggantian tanahnya udah dihitung oleh konsultan appraisal. Untuk pengajuan ganti rugi tanah tersebut dianggarkan APBD-P 2024," ujar Dennery saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2024) sore.
Dennery menjelaskan, proyek pembangunan jembatan tersebut dibangun sejak 2022 dengan anggaran Rp 1,6 miliar. Anggaran itu digelontorkan hanya untuk pembangunan abutment dan penimbunan batuan.
"Kontraktornya kemaren juga bekerja dalam denda. Setelah penggantian tanah selesai maka pembangunan tersebut akan dilanjutkan. Untuk fisik full design Rp 8 miliar kami masukkan di RKPD 2025," pungkasnya. (Ndi)
.jpeg)
