DIPA Satker Ketapang Tahun 2020 Capai Rp291,90 Miliar

Editor: Agustiandi author photo
Bupati Ketapang  Martin Rantan (baju putih) saat berfoto bersama dengan Kepala Kanwil DJPb Kalbar Edih Mulyadi (tengah) dan Kepala KPPN Ketapang Agnes Sediana 
Ketapang (Suara Ketapang) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  kepada 31 satuan kerja unit vertikal, Rabu (27/11/2019).


Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Ketapang Martin Rantan yang didampingi kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat  Edih Mulyadi  dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Ketapang Agnes Sediana.

“Total DIPA yang diserahkan berjumlah Rp291,90 miliar naik 10,32 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp264,60 miliar rupiah yang keseluruhannya merupakan satuan kerja vertikal dengan jenis kewenangan kantor daerah,” papar Kantor KPPN Ketapang Agnes Sediana kemarin.

Agnes Sediana merincikan, dana tersebut akan diperuntukkan untuk belanja pegawai  Rp129,71 miliar, belanja barang Rp113,97 miliar, belanja modal Rp48,16 miliar  dan belanja bantuan sosial Rp56,35 juta.

Sementara itu, kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat  Edih Mulyadi, menekankan agar tahun 2020 setiap Satker harus belanja lebih cepat sehingga tidak ada keterlambatan penyerapan anggaran.

“Sesuai pesan presiden, pastikan tidak hanya sent tapi juga harus delivered, lakukan efesiensi, itu yang sangat penting menurut saya yang perlu juga diketahui secara baik oleh masyarakat, karena APBN sebagai tool untuk memastikan pertumbuhan  dan pembangunan ekonomi itu berjalan secara efektif untuk kemasyarakatan dan kemajuan bangsa dan negara kita," ujarnya.

Ditempat yang sama, Bupati Ketapang Martin Rantan mengatakan Pemerintah Kabupaten Ketapang juga bergerak cepat dalam menyelesaikan tahapan anggaran tahun 2020. Ia pun memastikan diawal tahun depan kegiatan sudah dapat dijalankan.

"Berdasarkan arahan pusat, diharapkan lelang proyek bisa dilakukan Januari atau awal tahun, kita akan menyesuaikan itu. Kita berupaya melakukan asistensi sehingga diawal tahun itu sudah bisa berjalan," kata Martin.

Pada kegiatan tersebut sekaligus juga dilakukan  penandatanganan pakta integritas antara Bupati Ketapang, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ketapang  dan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Wilayah Kabupaten Ketapang.
Share:
Komentar

Berita Terkini