 |
| Kepala Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara, Meri Salfinus. |
Kepala Desa Laman Satong Meri Salfinus mengungkapkan, sejauh ini ada sembilan SKT yang bermasalah. Pihaknya akan melakukan verifikasi ulang atas SKT tersebut.
Penarikan SKT dilakukan setelah adanya sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan pihak perusahaan PT Laman Mining. Pada kasus itu, PT Laman Mining telah mengakui kesalahannya setelah terbukti menyerobot lahan warga tanpa izin. Perusahaan tambang bauksit itu dijatuhi hukum adat. Pembayaran denda adat dilakukan pada Minggu 10 Oktober 2021 lalu.
"Dengan telah diselesaikan hukum adat atas persoalan ini, maka sikap desa akan menarik atau mencabut SKT-SKT yang bermasalah, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, ucap Kades yang baru dilantik pada Agustus lalu itu.
Baca juga : Serobot Lahan Warga, PT Laman Mining Bayar Denda Adat
Meri menjelaskan, persoalan ini terjadi setelah adanya tumpang tindih lahan yang telah digarap dengan lahan yang telah dibuatkan SKT oleh desa. Ia juga menyayangkan, karena atas kejadian ini, pihak desa merasa tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Untuk itu kami pihak desa mengambil sikap untuk menarik kembali semua SKT yang bersengketa," tegasnya.
Baca juga : Heronimus Tanam : Pemdes Jangan Asal Terbitkan SKT
Sejauh ini, lanjut Meri, pihaknya telah mengantongi sembilan SKT yang bermasalah. Diakuinya, kebanyakan SKT yang bersengketa antara lahan warga dengan pihak perusahaan.
"Dari kecamatan untuk menertibkan administrasi ini, kita akan memberikan nomor registrasi di kecamatan. Supaya itu terdata di kecamatan. Ada juga rekomendasi agar (SKT) ini cepat dicabut, jadi jika sudah dicabut jadi tidak sah lagi," pungkasnya. (Ndi)
