Pemkab Ketapang Targetkan Prevalensi Stunting Menjadi 16,7 Persen pada Tahun 2024

Editor: Agustiandi author photo

Wakil Bupati Ketapang Farhan bersama jajaran berfoto bersama lebih dari 200 perserta FGD tentang percepatan penurunan stunting yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, di salah satu hotel di Ketapang, Selasa (12/12/2023). (Agustiandi/Suarakalbar.co.id)
Ketapang (Suara Ketapang) - Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Ketapang Farhan, menyampaikan pihaknya menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 16,7 persen di tahun 2024. 

Farhan memaparkan, merujuk pada sumber data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting Kabupaten Ketapang berada di angka 22,3 persen. Jika dilihat dari Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) Per November 2022 sebesar 19,47 persen.

"Kita harus berfikir optimis target itu harus dicapai, sampai tahun 2023 ini terus kita melakukan pemantauan, ada lembaga yang terus melakukan evaluasi, hari ini tercatat kurang lebih 20,8 persen, tapi ini belum dipublish secara resmi," papar Farhan usai membuka diskusi terfokus tentang percepatan penurunan stunting yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, di salah satu hotel di Ketapang, Selasa (12/12/2023).

Wakil Bupati Ketapang itu mengatakan, jika di akhir tahun 2023, prevalensi stunting dapat ditekan di bawah 20 persen, mak kerja keras dalam mencapai target di tahun 2024 tidak lagi begitu berat. Kendati demikian guna mencapai target yang diharapkan mesti harus terus bergerak melakukan aksi nyata dalam mengintervensi kasus stunting.

"Kami tetap optimis, walaupun tidak tercapai sampai ke 14 persen sesuai target nasional, tetapi tidak berada lagi pada angka 20 persen, mudah-mudahan ini dapat tercapai sesuai dengan target," harapnya.

Farhan berpesan kepada seluruh TPPS termasuk pihak swasta hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar mencari solusi yang menukik pada pemecahan masalah, bukan lagi berkutat tentang memberikan sosialisasi. 

"Data stunting itu kita kan sudah punya, 27 desa lokus yang menjadi sasaran itu juga sudah ada datanya, jadi harus membuat cara yang nyata dalam upaya menurunkan stunting ini," ucap Farhan.

"Seperti contoh ibu hamil, harus dipastikan dalam pengecekan kehamilannya harus sesuai jadwal, lalu yang sudah melahirkan ada Posyandu, bantuan untuk menambah asupan gizi pada anak-anak dijalankan," tutur Farhan. 

Farhan menambahkan, pihaknya sudah melibatkan perusahaan swasta dalam membantu menurunkan kasus gagal tumbuh pada anak tersebut. Satu diantaranya adalah PT Cargill yang dijadikan 'Bapak Asuh' stunting di Kabupaten Ketapang. 

Farhan menilai, peran perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sudah cukup baik. Mereka sudah bergerak memberikan bantuan di wilayah konsesi perusahaan. 

"Cargill tidak lagi dengan sosialisasi, tapi mereka terus memberikan bantuan-bantuan seperti makanan tambahan kepada anak-anak yang dianggap stunting," ucapnya. (Ad/Ndi) 

Share:
Komentar

Berita Terkini