Ketapang (Suara Ketapang) - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ketapang
meminta pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Ketapang tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 ditanggung
Pemerintah Pusat.
Ilustrasi
Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Farhan mengatakan, harapan tersebut disampaikan seiring dengan terbatasnya anggaran Pemda Ketapang. Hal itu diakibatkan adanya pemotongan anggaran oleh pusat untuk penanganan Covid-19.
BACA JUGA: Penambahan Kasus Positif Covid-19 di Ketapang Seluruhnya Tenaga Kesehatan
"Karena dana daerah sudah sempit sebab sudah di potong oleh Pusat, baik DAU maupun DAK. Belum lagi diminta pemotongan 35 sampai 50 persen untuk belanja barang, jasa dan modal yang dipindahkan ke penanganan Covid-19," katanya, Kamis (11/6/2020).
Farhan melanjutkan, semua daerah yang akan menggelar Pilkada tahun 2020 mendatang diakuinya menyampaikan permintaan serupa seperti Pemda Ketapang.
"Semua suara daerah yang akan melaksanakan Pilkada sama, yaitu meminta agar APD untuk ptotokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada ditanggung APBN," ungkapnya.
Dia menilai, jika pembebanan anggaran pengadaan APD ditanggung daerah maka memang dirasa sangat berat. Terlebih pihaknya juga harus menampung kekurangan pembiayaan lembaga Adhoc sesuai Surat Edaran Kemendagri.
BACA JUGA: 8 Orang Sembuh dari Covid-19 di Ketapang
"Jadi, kalau disuruh menampung APD rasanya berat. Kami harap, soal APD ditampung pemerintah pusat," tuturnya.
Sebelumnya, ia mengaku kalau Pemda sudah melakukan pembahasan dengan KPU Ketapang. Bahkan ada Video Konferensi berasama pihak Jakarta, termasuk Kemendagri KPU RI dan Bawaslu RI.
"Adapun
pembahasan bersama KPU Ketapang, adalah membuat berita acara menyatakan tentang
kebutuhan anggaran tambahan. Lalu point penutup berita acara itu, selanjutnya
akan dibahas dengan Pemerintah, Pemda dan KPU. Dibahas karena kami juga sudah
sampaikan bahwa dana daerah sudah sempit," tutupnya. (Ndi)
